Formanas Tuntut Pemerintah Sumut dan Pusat Segera Bangun Jembatan Layang Medan – Berastagi
KARODAILY.id, Medan – Ratusan massa 12 kabupaten dan dua propinsi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Nasional (Formanas) tuntut pemerintah segera bangun jalan layang Medan – Berastagi.Tuntutan ini menggema dalam aksi unjuk rasa Formanas, Rabu (18/12/2024) di Kantor Gubernur dan DPRD Sumatera Utara di Medan. Selain itu, massa juga memberikan deadline penuntasan bronjong pada tebing jalan sebelum masa Natal 25 Desember 2024.
Massa aksi sendiri terdiri dari ratusan warga, sopir bus, pengusaha transportasi dan mahasiswa. Massa merupakan pengguna jalan yang setiap harinya melintasi jalur “maut” Medan – Berastagi. Diketahui, sebahagian besar dari mereka berasal dari perwakilan Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Deliserdang, Humbang Hasundutan, Simalungun, dan sebagian Provinsi NAD.
Pengunjuk rasa mengaku kesal dan mengecam pihak-pihak yang terus membiarkan jalan tersebut dalam kondisi berbahaya hingga menelan korban jiwa.
“5 tahun lalu kami sudah orasi ke istana, supaya jalan layang, jalan tol (lintas Medan-Berastagi) direalisasikan,” teriak orator aksi Julianus Sembiring melalui pengeras suara.
Lebih lanjut, dalam orasinya, Julianus juga mengeluhkan kondisi longsor di Jalur Medan-Berastagi yang belum teratasi. Hal ini tentu menghambat arus mobilitas komoditas pertanian masyarakat Karo . Tentu ini terangnya sangat memberi dampak secara ekonomi.
“Di Sumbar ada kelok sembilan, Medan-Berastagi ada kelok sebelas. Apakah kami yang di 10 Kabupaten ini warga negara nomor 2?anak tiri? Kami tidak mau,” ucap Julianus Sembiring.
Untuk itu, Formanas menilai tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain membangun jalan layang Medan – Berastagi. Karena dengan itu, prinsip melindungi segenap rakyat dapat dibuktikan oleh pemerintah.
Dilansir Tribun Medan, setelah orasi selama hampir 3 jam lebih, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Effendy Pohan akhirnya menemui massa.
Dia menyampaikan soal status jalan Medan-Berastagi yang rusak sedang dalam proses perbaikan.
“Bapak Pj gubernur sudah menginstruksikan kepada kita semua tentang penanganan dan antisipasi longsor, ini memang jalan spesifik, ini adalah jalan yang satu-satunya akses dari Sumut ke arah Aceh bagian selatan,” katanya.
Effendy Pohan menegaskan status jalan Medan-Berastagi adalah jalan nasional, merupakan wewenang Kementerian.
Namun dirinya mengatakan Pemprov Sumut akan tetap melakukan koordinasi.
“Langkah ke depan saya akan laporkan dan sebenarnya sudah terencana bahwa penanganan ini sudah harus cepat, setahu kami ini yang mengerjakan adalah balai (kementerian PUPR) tapi akan terus koordinasi juga ke BPBD,” ungkapnya.
Minta DPRD Sumut undang Pj. Gubsu
Selain ke Kantor Gubernur Sumut, Formanas juga menggelar unjuk rasa ke DPRD Sumut.Mereka menuntut lembaga legislatif dan eksekutif segera menemui Kementerian PUPR di Jakarta, untuk membangun “jembatan layang” di kawasan Jalan Medan – Berastagi khususnya di tikungan Tirtanadi – Sembahe Kabupaten Deliserdang, guna menghindari jalan maut rawan longsor di Tirtanadi Sembahe.
Menurut salah satu orator, Roy Fachraby Ginting, pemerintah selama ini hanya janji-janji tapi tidak pernah memberi bukti. Hal ini kemudian berdampak fatal, dimana telah terjadi bencana longsor pada tanggal 27 November 2024 lalu. Longsoran tanah sebutnya telah menelan korban jiwa yang tidak sedikit dan membuat mobilitas sosial ekonomi putus total.
Untuk menghindari terus jatuhnya korban jiwa lanjutan, massa Formanas menuntut DPRD Sumut segera mengundang Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni untuk menyatukan persepsi dan bersama-sama menemui Kementerian PUPR di Jakarta, guna menuntut disegerakan pembangunan Jembatan Layang Tirtanadi – Sembahe yang panjangnya 1,2 Km.
Selain itu, tambah Roy Fachraby, yang paling mendesak untuk disegerakan saat ini, pembangunan bronjong pengaman longsor, agar masyarakat merasa aman dan nyaman dari terjangan longsor yang selama ini terus menghantui di jalur Medan – Berastagi tersebut.
“Kami menuntut DPRD Sumut dan Pj Gubernur Sumut secepatnya membangun bronjong pengaman longsor dan harus sudah selesai sebelum 24 Desember 2024, agar masyarakat merasa aman dan nyaman melintas untuk merayakan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di kampung halamannya,” pungkas Roy.
Aksi serupa di Flyover Jamin Ginting
Sebelumnya,Selasa (17/12/2024) juga ada aksi serupa di jalan Jamin Ginting. Belasan orang menggelar aksi teatrikal dibawah flyover Jalan Jamin Ginting, Medan.
Dilansir Waspada,dalam aksi teatrikal ini, para peserta membawa keranda mayat sebagai bentuk protes terhadap lambannya respons pemerintah. Mereka menilai tragedi longsor di jalur Medan-Berastagi yang berulang seharusnya menjadi alarm keras untuk mengambil tindakan nyata.
Peserta aksi mempertanyaan keseriusan pemerintah dalam mengatasi titik-titik rawan longsor yang telah lama diprediksi. Meski berbagai pihak sudah mewanti-wanti risiko bencana di jalur strategis ini, langkah konkret untuk mitigasi nyatanya masih minim, berujung pada tragedi yang tak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Kami merasa dianaktirikan. Jalur Medan–Berastagi adalah urat nadi ekonomi Sumatera Utara. Jalur ini bukan hanya penting bagi distribusi hasil pertanian dari Tanah Karo ke Kota Medan, tetapi juga sebagai jalur vital pariwisata,” kata Iwan dalam orasinya di bawah flyover Jamin Ginting, Selasa (17/12/2024) siang.
Iwan yang ikut dalam aksi teatrikal ini mengatakan, tragedi longsor kali ini harus menjadi pengingat keras bahwa kesiapsiagaan bencana dan infrastruktur yang aman adalah hal mutlak yang harus diwujudkan.
“Pembangunan jalan layang atau tol di kawasan ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi solusi strategis untuk menyelamatkan nyawa, mendukung perekonomian, dan mewujudkan masa depan yang lebih aman bagi masyarakat Sumatera Utara,” pungkasnya.(karodaily/berbagaisumber).
