Pj Gubernur dan Sejumlah Bupati Sebut Anggota DPRD Sumut Perlu Konsolidasi Politik Tuntut Bangun Jembatan Layang Sembahe

KARODAILY.id, Medan – Kalangan DPRD Sumut mendesak Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni dan sejumlah kepala daerah tingkat kabupaten untuk segera melakukan konsolidasi politik, guna menuntut pembangunan “Jembatan Layang” di tikungan Tirtanadi – Sembahe pada jalur jalan nasional Medan – Berastagi ke Kementerian PUPR di Jakarta.

Sejumlah kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati Karo, Deli Serdang, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Humbang Hasundutan (Humbahas), Sibolga, Tapteng dan sebagian Provinsi Aceh).

Dilansir harianSIB.com, desakan itu disampaikan anggota DPRD Sumut Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Frans Dante Ginting dan Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Kamis (19/12/2024) melalui telepon di Medan, menanggapi aksi unjuk rasa masyarakat ke DPRD Sumut menuntut segera dibangun “Jembatan Layang” Sembahe.

Menurut Frans Dante yang juga Wakil Ketua Komisi B ini, untuk menghindari tikungan maut Tirtanadi – Sembahe yang sudah beberapa kali longsor dan menelan korban jiwa, Pemprov Sumut dan kabupaten yang setiap hari warganya melintasi jalan Medan – Berastagi, saatnya bersatu dengan satu misi ke Kementerian PUPR.

Hanya itu tambah Salmon Sumihar Sagala solusi mengatasi longsor yang kerap terjadi di jalur Medan-Berastagi, khususnya di titik rawan seperti tikungan Tirtanadi – Sembahe. Pasalnya, longsor yang kerap terjadi itu sudah sangat mengancam keselamatan masyarakat yang melintasi jalan tersebut.

Frans dan Salmon bahkan mengingatkan Kementerian PUPR dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut agar mendengar jeritan dan melihat ketakutan masyarakat melintasi jalur maut tersebut, dengan secepatnya merealisasikan pembangunan jembatan layang. Jangan biarkan masyarakat terus terancam setiap kali melintasinya.

Menurut Salmon, pada tahun 2020, sebenarnya pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sudah berencana membangun jembatan layang dari Sibolangit ke Sembahe untuk mengantisipasi terjadinya longsor di tikungan Tirtanadi. Tapi karena saat itu mewabah virus Covid-19, jadi tertunda.

“Sekarang lah saatnya kita menuntut kembali Kementerian PUPR melalui Pj Gubernur dan 7 bupati di Sumut, agar jembatan layang dibangun kembali. Jangan sampai ada aksi turun ke jalan melalui aksi massa yang begitu besar menuntut Pemprov Sumut gerak cepat memperjuangkan pembangunannya ke pusat,” tandas Salmon Sagala.

Frans Dante juga tau betul karakter para pejabat di pusat, kalau tidak ada desakan dari berbagai elemen masyarakat daerah, dipastikan pemerintah pusat juga tidak serius merealisasikan rencana tersebut. Padahal BBPJN Sumut sudah turun ke tikungan Tirtanadi untuk merancang proyek jembatan layang tersebut.

Berkaitan dengan itu, Frans Dante dan Salmon Sumihar Sagala mengingatkan Pj Gubernur Sumut dan 7 kepala daerah yang berkepentingan dengan jalur Medan – Berastagi, untuk bersama-sama mendesak pemerintah pusat merealisasikan pembangunan jalan layang tersebut.

“Lokasinya memang berada di Kabupaten Deli Serdang, tapi ada semumlah kabupaten lain yang berkepentingan dengan jalur lintas Medan – Berastagi. Diharapkan seluruh kepala daerah ini harus tetap bersatu, mendesak pemerintah pusat merealisasikan pembangunan jalan layang di Sembahe,” ungkapnya.

Menurut Salmon Sagala, di jalur rawan longsor Tirtanadi sudah sangat layak dibangun jembatan layang atau jalan tol, karena selain dapat mengantisipasi longsor, juga bisa meminimalisir waktu dan berdampak pada perekonomi masyarakat.(*)