KARODAILY.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan gas LPG 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi sub pangkalan.
“Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (04/02/2025).
“Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
Lebih lanjut, dilansir Kompas.com, Dasco mengatakan, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.
Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual gas LPG 3 kg-nya, supaya tidak melonjak harganya.
“Tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan,” imbuh Dasco.
Tadi malam, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram.
Awalnya, pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer.
Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan. Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer.
Polemik ini pun dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat kerja bersama Kementerian dan Lembaga terkait.
Kebijakan pelarangan bagi pengecer menjual elpiji 3 Kg ini pun menuai banyak protes. Salah satunya dari Anggota DPR-RI Adian Napitupulu. Politisi PDI-P ini sejak awal melalui akun Instagram resminya @adian_napitupulu mengatakan “Negara gagal mengontrol harga, gagal membasmi gas oplosan dan rakyat yang disalahkan karena membeli gas di warung eceran akibat aturan baru dari pemerintah yang tidak memperbolehkan pengecer menjual gas 3 kg tersebut”.
“Semua gas 3 kg saat ini hanya boleh dibeli di pangkalan yang terdaftar secara resmi,” ujar Adian sambil menayangkan video antrian pembelian gas elpiji 3 Kg di berbagai daerah seperti Aceh Tenggara, Banyuwangi, dan Tanggerang.
Selain Adian, seperti dilansir Kompas.com, Anggota Komisi XII DPR RI Zulfikar Hamonangan, misalnya, meminta pemerintah mencabut kebijakan soal pengecer yang tidak boleh lagi menjual elpiji 3 kilogram.
Zulfikar mengatakan, kebijakan ini telah nyata membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.Politikus Partai Demokrat itu bilang, kebijakan baru pemerintah ini membuat “gas melon” tersebut menjadi langka.
“Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilogram, saya memohon dalam rapat pertemuan hari ini cabut segera, cabut, tarik dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara pemberian izin kepada pengecer itu,” kata Zulfikar.
Zulfikar meminta pemerintah menunda kebijakan pelarangan penjualan bagi pengecer sebelum ada ketentuan yang baru.
Protes langsung atas kebijakan ini juga berkembang luas di tengah – tengah rakyat.
Sebagaimana diunggah akun instagram @sumut_pos, seorang warga, Efendi melakukan protes langsung ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat mengantri gas LPG 3kg di pangkalan yang melayani penjualan.
Bahlil mendapat protes rakyat saat melalukan pemantauan di kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.(karodaily/berbagaisumber).
