Sudarto Sitepu: Moderamen GBKP Periode 2020 – 2025 Lakukan Kesalahan Fatal Terkait Kerjasama dengan RS Murni Teguh

KARODAILY.id, Kabanjahe – Kerjasama pelayanan kesehatan antara Moderamen GBKP dengan RS Murni Teguh Medan di area yang hingga kini masih ditempati RSUD Karo (Kabanjahe) dinilai abaikan kepentingan masyarakat Karo secara keseluruhan. Kebijakan ini pun dipandang merupakan kesalahan fatal Moderamen GBKP periode 2020 – 2025 di bawah kepemimpinan Pdt. Krismas Imanta Barus.

Pernyataan ini disampaikan tokoh masyarakat Karo Sudarto Sitepu, Senin (21/04/2025) di Kabanjahe. Menurutnya, dengan perjanjian ini, Moderamen GBKP terlihat lebih mementingkan persoalan aset daripada berfikir lebih jauh terkait fungsi pelayanan yang diemban.

“Kita akui lahan itu milik GBKP, seyogianya, kita jangan berfikir mengenai kepentingan GBKP semata. Namun, yang harus diutamakan adalah kepentingan masyarakat Karo secara keseluruhan, khususnya di sektor kesehatan,”ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Anggota DPRD Karo dan DPRD Sumut ini mengatakan, Moderamen GBKP Karo seharusnya melihat fakta politik dalam tata organisasi pemerintahan daerah. Dimana pada tahun 2024 berlangsung Pilkada serentak dengan pelantikan dilaksanakan pada tahun 2025.

Sehingga, jalan yang paling elegan dan bijak, Moderamen GBKP semestinya berkoordinasi dan berkomunikasi secara efektif dengan pemerintahan baru, dalam hal ini Bupati Karo Brigjen Pol (P) Dr.dr. Antonius Ginting,Sp.OG, M.Kes dan Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP.

Sudarto tidak menampik bila terdapat perjanjian antara Pemkab Karo sebelumnya dengan Moderamen GBKP terkait penggunaan lahan RSUD Karo (Kabanjahe). Namun, meskipun sudah berakhir, tentu saja atas nama kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar.Idealnya kata Sudarto, Moderamen GBKP mendiskusikan hal ini secara bijak dengan Bupati Karo Antonius Ginting yang baru dilantik untuk periode lima tahun ke depan.

Kebijakan perjanjian kerjasama dengan RS Murni Teguh yang dilakukan Moderamen GBKP sebut Sudarto juga ditengarai telah membuat pilihan sulit bagi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Antonius Ginting dan Komando Tarigan.

“Seharusnya mereka berfikir akan ada kerjasama dan berkoordinasi dengan bupati yang baru . Jangan pula dibesarkan persoalan dengan pemerintah lama (Cory Sebayang – Theopilus Ginting), walaupun mungkin ada kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah yang lama. Seharusnya moderamen berfikir bagaimana kepentingan masyarakat secara keseluruhan,”tambah Sudarto lagi.

Apalagi, kesan memaksakan kehendak sambung mantan calon Bupati Karo ini kini mulai tampak dengan adanya kegiatan peletakan batu pertama sebagai tindaklanjut kerjasama antara Moderamen GBKP dengan RS Murni Teguh yang baru saja dilakukan.

Sementara, pemerintahan baru di Kabupaten Karo ini, yakni Bupati Karo Brigjen Pol (P) Dr.dr. Antonius Ginting,Sp.OG, M.Kes dan Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP dihadapkan pada fakta belum rampungnya bangunan RSUD Karo di Desa Lingga.

Sudarto juga mengajak semua pihak berfikir komprehensif atas keberadaan RSUD Karo. Karena menurutnya, untuk membangun rumah sakit membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Apalagi di tengah kebijakan efesiensi yang diterapkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Membangun rumah sakit ini bukan cerita uang sedikit. Apalagi dengan efesiensi anggaran yang dilakukan oleh presiden, tentu akan sulit membangun rumah sakit daerah kita itu untuk 3 atau 4 tahun yang akan datang,”kata Sudarto.

Dalam tataran yang lebih elegan, Moderamen GBKP sebut Sudarto, bisa saja bekerjasama dengan Bupati Karo Brigjen Pol (P) Dr.dr. Antonius Ginting,Sp.OG, M.Kes dan Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP untuk bersama – sama menentukan kepastian dengan pemerintah pusat kapan kiranya anggaran bisa dilakukan untuk menyelesaikan pembangunan RSUD Karo.

“Saya kira Pak Antonius Ginting memiliki niat yang baik untuk menyelesaikan dan merampungkan pembangunan RSUD Karo. Namun tentu ini berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Kita harus sadari itu sebelum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga,”terang Sudarto.

Yang paling fatal lagi, Sudarto tidak bisa membayangkan jika nantinya kerjasama antara Moderamen GBKP dengan RS Murni Teguh efektif dilakukan.

“Kemana nantinya nasib warga Kabupaten Karo yang selama ini mendapat layanan kesehatan dalam skema yang beragam. Sementara rumah sakit daerahnya tidak lagi berfungsi akibat kerjasama yang sudah dilakukan Moderamen GBKP,”

Moderamen GBKP miliki saham 10 persen

Sebelumnya, seperti dilansir HarianSIB.com (SIB News Network (SNN)), 10 Maret 2025, Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) melakukan perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit (RS) Murni Teguh dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Karo. Perjanjian kerjasama ini disepakati selama 30 tahun.

Sekretaris Umum Moderamen GBKP Pdt. Yunus Bangun, M.Th di Kantor Moderamen GBKP Kabanjahe menjelaskan bahwa pihaknya bersama RS Murni Teguh telah melaksanakan peletakan batu pertama di lahan milik GBKP yang saat ini masih digunakan RSU Kabanjahe.

“Pertama dulu masyarakat harus tahu bahwa secara penelitian, kita masih butuh empat sampai lima rumah sakit lagi baru seluruhnya sudah memenuhi kebutuhan. Selain itu, masyarakat juga perlu tahu bahwa lahan itu adalah warisan Zending (Belanda) kepada GBKP. Awalnya itu juga diberikan untuk pelayanan kepada masyarakat,” jelas Yunus.

Ia kembali menekankan bahwa lahan tersebut bukan dikontrakkan, namun bekerjasama dengan RS Murni Teguh. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, pihak GBKP menanam saham sebesar 10 persen. Ia menyebut, keuntungan dari saham itu nantinya akan dikembalikan kepada jemaat GBKP untuk pelayanan.

Sebagaimana informasi yang dihimpun, di lokasi yang kini masih ditempati RSUD Karo ini, pihak Moderamen GBKP telah melakukan peletakan batu pertama pada tanggal 18 Februari 2025 yang lalu. Dari judul yang diberikan kegiatan pada saat itu diberi nama “Peletakan batu pertama renovasi RS Murni Teguh Zending”.(karodaily/nanang/ berbagaisumber).