Karo Siap Tingkatkan Status Kabupaten Layak Anak, Dukung Sinergi Nasional Perlindungan Anak
KARODAILY.id, Medan – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menyatakan dukungan penuh terhadap sinergi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan pemerintah pusat. Dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Karo dalam memperkuat upaya perlindungan sosial berbasis hak perempuan dan anak di daerah.
Dukungan ini disampaikan dalam kegiatan Advokasi Penguatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (7/11/2025). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., bersama jajaran pemerintah daerah se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Bupati Antonius Ginting menegaskan bahwa Pemkab Karo terus berupaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui kebijakan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Ia menargetkan peningkatan capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) dari tingkat Pratama menuju Madya pada tahun mendatang.
“Komitmen ini bukan hanya sekadar target administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan perempuan dan anak di Karo mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan,” ujar Antonius Ginting.
Langkah peningkatan tersebut, lanjutnya, dilakukan melalui penguatan regulasi daerah, penyediaan sarana ramah anak, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, lembaga perlindungan, dan organisasi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya memastikan perlindungan anak terintegrasi dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan sosial budaya.
Kegiatan advokasi ini juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov Sumut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I, dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IX Sumut. Kesepakatan tersebut berfokus pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan.
Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, mengapresiasi komitmen Provinsi Sumut dan pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat kebijakan berperspektif gender dan perlindungan anak. Ia menilai, sinergi lintas sektor ini menjadi langkah penting untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak, terutama di dunia pendidikan.
Menurutnya, Sumatera Utara menunjukkan kemajuan signifikan dengan 15 kabupaten/kota berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2025. Acara tersebut turut dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut Saiful Anwar Matondang, Rektor USU Muryanto Amin, Staf Ahli I TP PKK Titiek Sugiarti, Koordinator PTAI Nurhayati, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara. (karodaily/nanang).
