Karo Foundation Minta Keputusan Politik Presiden Prabowo Tetapkan Tol Medan–Berastagi sebagai PSN 2026

KARODAILY.id, Jakarta – Karo Foundation meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil keputusan politik strategis dengan menetapkan pembangunan Jalan Tol Medan–Berastagi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2026. Langkah ini dinilai mendesak sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap keselamatan rakyat dan percepatan pembangunan kawasan dataran tinggi Karo yang selama bertahun-tahun bergantung pada jalur rawan kecelakaan dan bencana.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Karo Foundation, Letjen TNI (Purn) Musa Bangun, didampingi Sekretaris Umum Analgin Ginting, Koordinator Pilar 3 Infrastruktur Ir. Budianto Surbakti, Iskandar Purba, serta Boy Brahmawanta Sembiring, Rabu (14/1/2026) sebagaimana dilansir sejumlah media digital.

Sekretaris Umum Karo Foundation, Analgin Ginting, menegaskan bahwa aspirasi ini bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan hati jutaan masyarakat yang menggantungkan mobilitas dan perekonomiannya pada jalur Medan–Berastagi.

“Yang kami sampaikan ini bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan hati jutaan rakyat. Kami tidak meminta kemewahan, kami hanya meminta kepastian akses yang aman dan manusiawi, agar jalur yang rawan longsor dan kemacetan parah ini tidak lagi mengancam nyawa manusia serta mengganggu distribusi pangan dan perekonomian Sumatera Utara hingga Aceh,” tegas Analgin.

Menurutnya, penetapan Tol Medan–Berastagi sebagai PSN merupakan kunci percepatan realisasi proyek. Status PSN diyakini dapat memperlancar pembebasan lahan, skema pendanaan, serta memangkas hambatan birokrasi yang selama ini membuat proyek tersebut tertunda.

Analgin juga menilai jalur Medan–Berastagi–Dataran Tinggi Karo hingga tembus ke Aceh merupakan urat nadi perekonomian Indonesia bagian barat. Namun ironisnya, hingga kini jalur vital tersebut masih berupa jalan nasional yang sempit, berkelok tajam, dan berada di kawasan rawan longsor.

“Kondisi ini menjadikan ruas Medan–Berastagi bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi simbol ketimpangan pembangunan di tengah masifnya proyek strategis nasional di wilayah lain,” katanya.

Ia menambahkan, bagi masyarakat Sumatera Utara, melintasi jalur Medan–Berastagi pada akhir pekan atau musim libur sudah seperti perjudian waktu dan keselamatan. Waktu tempuh yang idealnya sekitar 1,5 jam kerap membengkak menjadi 5 hingga 8 jam akibat kemacetan ekstrem.

Sementara itu, Boy Brahmawanta Sembiring menyoroti ancaman longsor yang terus membayangi pengguna jalan. Setiap hujan deras, ribuan kendaraan berada dalam risiko tertimbun material longsor atau terisolasi akibat minimnya jalur alternatif.

Akibat kondisi tersebut, sektor pariwisata dan perekonomian daerah turut terdampak. Kawasan Berastagi dan sekitarnya yang sejatinya merupakan destinasi wisata unggulan serta pintu masuk menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba bagian utara justru mengalami penurunan kunjungan wisatawan.

“Buruknya akses jalan telah menggerus minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Dampaknya terasa pada sektor perhotelan, UMKM, hingga destinasi wisata di Tanah Karo dan Dairi. Investor pun enggan masuk karena tingginya biaya logistik dan ketidakpastian akses,” ungkap Boy.

DPRD Sumut minta langkah konkret pemerintah

Desakan percepatan pembangunan Tol Medan–Berastagi juga datang dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengambil langkah konkret, mengingat kapasitas jalan nasional Medan–Berastagi sudah tidak mampu menampung lonjakan volume kendaraan.

“Kemacetan panjang kerap terjadi, terutama pada akhir pekan, musim libur, maupun saat kecelakaan dan longsor. Kondisi ini melumpuhkan arus lalu lintas berjam-jam dan berdampak serius terhadap distribusi hasil pertanian serta mobilitas wisatawan,” ujar Sutarto.

Ia menilai pembangunan tol merupakan solusi strategis yang tidak bisa lagi ditunda, sekaligus mendorong agar proyek tersebut disinergikan dengan jaringan Tol Medan–Siantar–Danau Toba dan Medan–Binjai. Sutarto juga menyoroti terhentinya pembangunan jalan alternatif Medan–Berastagi via Kutalimbaru yang dinilai lebih pendek dan landai.

Butuh keputusan politik

Urgensi pembangunan tol ini juga disoroti mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, dalam tulisannya berjudul “Jalur Kekeluargaan”. Dahlan menilai Tol Medan–Berastagi sepanjang 65–66 kilometer dengan estimasi biaya sekitar Rp20 triliun dapat dibiayai oleh investor tanpa membebani APBN dalam waktu dekat.

Ia menyoroti kemacetan ekstrem di ruas Medan–Berastagi, di mana jarak sekitar 65 kilometer kerap ditempuh hingga lima jam. Selain itu, kondisi jalan nasional yang sempit dan tidak memenuhi standar keselamatan dinilai sudah tidak layak untuk menopang mobilitas ekonomi dan pariwisata.

“Dengan segala kekurangan yang ada, yang paling dibutuhkan saat ini adalah keputusan dan kepastian politik,” tulis Dahlan.

Dahlan mengungkapkan bahwa kajian teknis dari Universitas Sumatera Utara (USU) yang dipimpin Prof. Dr. Johannes Tarigan telah tersedia, termasuk rekomendasi rute dan titik exit tol. Dalam prastudi tersebut, jalan tol dirancang sepanjang sekitar 66 kilometer, dengan sekitar 12 kilometer berupa jalan layang.

Dari empat alternatif rute yang dikaji, rute paling direkomendasikan adalah dari Tanjung Morawa menuju Berastagi, dengan tiga exit di Pancur Batu, Sibolangit, dan Sempajaya, sebelum berakhir di Berastagi.

Berbagai pihak menilai pembangunan Tol Medan–Berastagi merupakan kebutuhan mendesak demi keselamatan pengguna jalan, pemerataan pembangunan, serta penguatan ekonomi dan pariwisata Sumatera Utara. Terlebih, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah mengusulkan proyek ini kepada pemerintah pusat sejak Juli 2025.(karodaily/nanang/berbagaisumber).