Deputi II KSP RI, Abetnego Tarigan bersama anak-anak saat memimpin intervensi serentak penanganan stunting di Puskesmas Simpang Empat, Karo.(igabetnego)
KARODAILY.id, Karo – Deputi II KSP RI, Abetnego Panca Putra Tarigan bersama para stakeholder terkait di tingkat propinsi dan tim kesehatan Kantor Staf Presiden RI gelar verifikasi lapangan penanganan stunting di Pos Yandu, Desa Ndokum Siroga Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Kamis (04/07/2024).
Abetnego hadir bersama Kepala Dinas PMD Propinsi Sumut Parlindungan Pane, SH, M.Si, Sekretaris BKKBN Propinsi Sumut, Yusrizal Batubara, S.Sos,Dinas Kesehatan Kab.Karo, dan Kepala Puskesmas Simpang Empat.
Menurut Abetnego, pemerintah terus berkomitmen untuk mencapai target prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.
Dalam kaitan mewujudkan target tersebut, pemerintah sebut Abet telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Perpres tambah Abet dilatarbelakangi capaian Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 : prevalensi stunting telah mencapai 21,5 persen.
“Berdasarkan angka ini, masih dibutuhkan penurunan sebesar 7,5 persen hingga 2024, untuk dapat mencapai target RPJMN 2020-2024,” ujar Abet.
Deputi II KSP RI berusaha menyerap suara rakyat dalam setiap kegiatan yang dilakukan.(igabetnegotarigan)
Kantor Staf Presiden (KSP) terangnya juga telah melakukan telaah kebijakan terkait belum tercapainya target penurunan stunting.
KSP menemukan setidaknya terdapat 4 (empat) akar masalah strategis terkait dengan program penurunan stunting, yaitu: (1) belum efektifnya koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting; (2) minimnya anggaran intervensi gizi spesifik; (3) belum optimalnya layanan Posyandu dan Ketahanan Keluarga; dan (4) belum optimalnya implementasi kerangka regulasi.
“Saat ini sedang dilaksanakan, intervensi serentak untuk memastikan konvergensi program berjalan dengan efektif,”tegasnya.
Masih dari soal yang sama, pemerintah juga telah memenuhi kebutuhan Alat Antropometri di Posyandu dan USG di Puskesmas seluruh Indonesia.
“KSP ingin melihat perkembangan pelayanan Posyandu dan Intervensi Serentak yang dilakukan,”pungkasnya. (karodaily/rel).