Anggota DPRD Karo Minta Pemkab Tertibkan Pedagang Bukan Korban Kebakaran Pajak Berastagi
KARODAILY.id, Berastagi – Keberadaan tempat penampungan sementara (TPS) pedagang korban kebakaran “Pajak Losd”, Kelurahan Tambak Lau Mulgab II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo mulai disoal. Membengkaknya jumlah pedagang adalah sumber utama munculnya sejumlah masalah.
Menurut Anggota DPRD Karo Fraksi PDI Perjuangan Doddi Sinuhaji kepada karodaily.id, Minggu (14/08/2022), dari data awal jumlah pedagang korban kebakaran yang berada di kisaran 333 – an pedagang, kini diperkirakan telah bertambah dua kali lipat.
Naiknya angka pedagang yang menghuni areal TPS, sebut Sinuhaji, terjadi akibat ulah sekelompok oknum.Mereka secara terang – terangan terindikasi kuat melakukan praktek jual beli lapak berjualan.
Pembiaran yang kemudian berlangsung, tambah Doddi, semakin menambah catatan buruk tata kelola kawasan TPS korban kebakaran.
“Akibat jumlah pedagang yang terus bertambah, dapat kita lihat masalah yang kini muncul. Kesemerawutan dan kutipan liar makin mengkhawatirkan,” ujar Doddi.
Lebih jauh, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua PAC PDIP Kecamatan Berastagi ini mengatakan, sejak awal telah ditentukan peta penempatan pedagang korban kebakaran.
Dimana, terdapat setidaknya tiga lokasi bagi mereka (pedagang korban kebakaran). Untuk pedagang barang bekas,terang Doddi, ditempatkan di sekitar terminal Pariwisata (stasiun). Sedangkan, bagi pedagang sayur mayur dan kosmetik, atau pedagang yang menghuni lantai dasar bangunan yang saat itu terbakar, ditempatkan di jalan Perniagaan dan Penghasilan.
Namun kenyataannya, yang terjadi saat ini,tambah Doddi lagi, yang mengisi TPS malah bukan pedagang korban kebakaran.Bahkan mirisnya, pedagang korban kebakaran ada yang tidak terakomodir.
“Ini kan nantinya akan memicu masalah dikemudian hari. Tentu ini tidak dapat kita biarkan,” tegas Doddi.
Untuk itu, baik melalui forum resmi di DPRD Karo maupun lewat komunikasi informal, ia telah meminta agar Pemkab Karo secepatnya mengatasi masalah ini.
“Kita usulkan agar diadakan pertemuan resmi yang melibatkan semua pihak dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Karo sebagai leading sektor. Dan diikuti oleh pedagang resmi dan Forum Pimpinan Kecamatan,” usul Doddi.
Pertemuan itu terang Doddi diharapkan dapat membuat arah tegas tata kelola pedagang korban kebakaran.
“Pemerintah harus tegas,jalankan ketentuan awal bahwa TPS dan lokasi berdagang hanya untuk pedagang korban kebakaran. Dilain sisi, pemerintah juga diharapkan mencari lokasi bagi pedagang yang bukan korban kebakaran,” tegasnya lagi.
Hal ini cukup penting kedepannya, karena bilapun nanti mega proyek pembangunan pasar (pajak) yang baru terjadi, tidak merugikan pedagang korban kebakaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karo Hendrik Philemon Tarigan, AP., M.Si mengatakan sejak awal pihaknya telah menetapkan lokasi untuk pedagang korban kebakaran.
Namun seiring waktu, sambung Hendrik, ditemui pedagang korban kebakaran yang tidak menempati atau terdapat juga fakta TPS tadi disewakan lagi ke pedagang lain.
Meski begitu, Hendrik menyebut Pemkab Karo akan melihat lagi persoalan ini dan langkah – langkah penertiban akan dilakukan.
“Nanti akan kita tertibkan secara bertahap,” ujar Hendrik.
Sebagaimana diketahui, kebakaran yang melanda Pajak Losd Berastasi, Kabupaten Karo, terjadi pada Selasa 17 November 2020 dini hari sekira pukul 01.30 WIB.Hingga kini, belum ada tanda – tanda pajak yang terbakar akan dibangun kembali.(karodaily/nang).
