Bupati Karo Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan, Alokasikan 29,78% APBD-P 2025 di Atas Standar Nasional
KARODAILY.id, Kabanjahe – Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr.dr Antonius Ginting,Sp.OG, M.Kes menegaskan arah pembangunan daerah tetap bertumpu pada pertanian unggul, pariwisata berkelanjutan, serta peningkatan layanan dasar masyarakat. Penegasan itu disampaikan Bupati Karo dalam Rapat Paripurna DPRD Karo terkait Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi di DPRD Karo terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan didampingi Wakil Ketua DPRD Karo Imanuel Sembiring dan Korindo S Meliala. Hadir pula Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, unsur Forkopimda Karo, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Eddi Surianta Surbakti, Anggota DPRD Karo serta para kepala perangkat daerah Kabupaten Karo.
Bupati Karo Antonius Ginting pada jawabannya menyampaikan apresiasi kepada ketujuh Fraksi di DPRD Karo atas 39 poin saran dan masukan yang diberikan pada pandangan umum Fraksi terkait Nota Penyampaian Ranperda APBD-P 2025 yang telah diberikan sebelumnya.
Pada APBD – P 2025 ini, Pemkab Karo terang Bupati Karo akan mengalokasikan 29,78 persen belanja daerah untuk pendidikan. Hal ini melebihi ketentuan minimal 20 persen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dana ini diprioritaskan bagi peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana prasarana, serta penguatan identitas budaya daerah.
Di bidang kesehatan, fokus diarahkan pada pembangunan Rumah Sakit Umum Karo, penambahan peserta jaminan kesehatan, dan penyediaan obat-obatan. Pada titik ini, Infrastruktur dasar terangnya tetap digarap melalui peningkatan jalan dan fasilitas publik lainnya.
Kebijakan ini tegas Bupati menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk tetap fokus menjaga layanan dasar masyarakat meski dilakukan efisiensi anggaran sesuai Inpres 1/2025.
“Mandatory spending di sektor pendidikan dan kesehatan tetap terjaga,” tegasnya.
Selanjutnya, Bupati Karo mengatakan fokus utama sektor belanja daerah yang diusung pihaknya dalam APBD-P 2025 ini akan dititikberatkan kepada pembangunan bidang pertanian. Sejumlah program yang disiapkan sambungnnya antara lain pembangunan Solar Dryer Dome dan bangsal cabai merah, pengendalian hama lalat buah pada jeruk, serta pengembangan kawasan bawang merah.
Pemerintah juga sebut Bupati Karo akan memperluas fasilitasi asuransi pertanian dan mendorong pembentukan koperasi agar petani memiliki akses pasar yang lebih kuat.
“Pertanian adalah urat nadi perekonomian Karo. Dukungan teknologi, akses pasar, dan perlindungan petani akan terus kami perkuat,” tegas Bupati.
Selain pertanian, sektor pariwisata juga mendapat perhatian khusus. Pemkab Karo menyiapkan master plan wisata alam di Sipiso-piso, Pola Tebu, dan Lava Tour Sinabung. Selain itu, pihaknya kata Antonius akan melaksanakan digitalisasi promosi melalui aplikasi Karo Highland, website resmi, dan media sosial.
“Kami ingin pariwisata Karo tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian alam,” jelas Antonius.
Sementara itu, Antonius mengakui pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer pusat. Untuk mengurangi ketergantungan itu, Pemkab Karo menyiapkan langkah optimalisasi PAD melalui penyempurnaan regulasi pajak, sistem pembayaran online, pemutakhiran data wajib pajak, hingga rencana pembentukan BUMD.
“PAD adalah sumber yang lebih fleksibel untuk mendanai kebutuhan daerah. Maka, peningkatan PAD menjadi salah satu prioritas kami,” kata Bupati.
Dalam kesempatan itu, Antonius mengajak DPRD Karo dan seluruh elemen masyarakat menjaga semangat kebersamaan dalam membangun Karo.
“Besar harapan kami agar pembahasan Ranperda ini berjalan konstruktif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Karo. Bujur ras Mejuah-juah kita kerina,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi di DPRD Karo terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025, sejumlah fraksi DPRD Karo menyoroti dampak pemangkasan anggaran dalam pembahasan Perubahan APBD 2025. Fraksi Demokrat dan NasDem mengingatkan agar efisiensi tidak mengganggu layanan dasar masyarakat.
Fraksi Gerindra dan PDIP menekankan perlunya program ramah disabilitas dan layanan publik yang berkeadilan. Sementara itu, Fraksi Golkar menilai peningkatan kompetensi pejabat serta penguatan kelembagaan keuangan daerah harus menjadi perhatian utama.(karodaily/nanang).
