Bupati Karo Usulkan Pendirian BUMD di Bidang Pertanian dan Pariwisata untuk Pemberdayaan Ekonomi di Kawasan Danau Toba

KaroDaily,JAKARTA-Bupati Karo, Terkelin Berahmana,SH usulkan penguatan ekonomi daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD). Khusus untuk Karo, Terkelin lebih memilih mengedepankan BUMD di sector usaha pertanian dan pariwisata.

Gagasan Terkelin muncul saat rapat koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para kepala daerah di sekitar kawasan Danau Toba, Selasa (20/06/2017) di Gedung Menara Merdeka, jalan Budi Kemuliaan No 1 , Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Terkelin mengatakan, dalam hitungan pihaknya, lahan lahan tidur yang ada di daerah dapat dimanfaatkan dengan skema saham dibagi atas dua pihak.

“Misalnya dengan memanfaatkan lahan tidur hingga disewa selama 15 tahun , ada target 60:40, artinya 60 % untuk pelaku pengelola dan 40 % untuk pemodal, dalam hal ini BUMD sebagai pelaksana,”ujar Terkelin.

Kecendrungan dapat dimanfaatkannya BUMD sambung Terkelin juga didasarkan pada fleksibelnya ruang pemanfaatan dana, termasuk para investor dan masyarakat serta lembaga kerjasama dunia yang mengikat para pihak.

Paparan Terkelin dalam pertemuan itu pun banyak mendapat perhatian dan dukungan. Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan dan Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor, mengatakan dengan adanya BUMD diyakini bisa menarik para investor untuk berusaha di kawasan Danau Toba.

Deputi Komisioner OJK, Dumoly F.Pardede, menyebut peran penting BUMD di sejumlah sector dibangun didaerah kawasan Danau Toba agar dana yang disediakan negara – negara investor, seperti Pemerintah Beijing,RRC dapat tersalur.

“Apa yang diusulkan Bupati Karo telah bersinergy dengan progaram pemerintah pusat yang ditawarkan oleh presiden RI Joko Widodo,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, Rakor Bupati di Kawasan Danau Toba dengan OJK sendiri dilatarbelakangi Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) OBOR “One Belt and One Road

Forum for International Cooperation ” di Beijng, Republik Rakyat Cina 14 hingga 15 Mei 2017 lalu. Saat itu, Presiden Jokowi menawarkan sejumlah kawasan di Indonesia, diantaranya Sumatera Utara,Kalimantan Utara, Sulawesi Utara kepada para peserta KTT.

Tawaran ini adalah bagaimana kedepan, diwilayah itu dapat terbangun ekonomi rill di bidang infrastruktur dalam penguatan ekonomi. Disanalah lantas kerjasama ekonomi dengan RRC dapat lebih ditingkatkan lagi.(karodaily/rel/bag humas dan protocol pemkab karo).