KARODAILY.id Jakarta – Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo mengaku diintimidasi dari seorang oknum saat hendak mengkritisi pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat pesan kebangsaan.
Dikatakannya, sebagaimana diberitakan okezone.com, intimidasi itu diduga dari seorang alumni UI melalui aplikasi pesan WhatsApp (WA). Hal itu didasari ketidaksepakatan sikap UI yang sama seperti Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII).
“Kami ada intimidasi juga, kami mendapat WA dari salah seorang mahasiswa kami (alumni Fakultas Hukum) yang mengatakan kecewa kenapa UI ikut UGM dan UII, karena kita bisa pergi ke pejabat berwenang untuk menyampaikan ide,” kata Harkristuti kepada wartawan di Halaman Rektorat UI, Depok, Jawa Barat pada Jumat (02/02/2024).
Harkristuti menambahkan, intimidasi tersebut dilakukan oleh alumnus yang diduga oknum aparat berseragam.
“Kebetulan dia dari angkatan pakai seragam walau tak menyebut nama, tapi dia berusaha agar kita tidak melakukan saat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Harkristuti mengimbau mahasiswa generasi muda untuk berusaha melawan segala bentuk intimidasi yang terjadi saat ini.
“Kami mengimbau mahasiswa generasi muda yang mereka belum mengetahui sejarah masa lalu perlu mengetahui bahwa Indonesia sudah lama berbenah menjadi negara demokratis,” ujarnya.
“Saat ini mereka juga harus berusaha untuk memastikan bahwa itu yang akan terjadi di Indonesia, mereka harus melawan jika ada intimidasi,” tutupnya.
Sivitas Akademikan Universitas Andalas sampaikan Manifesto Penyelamatan Bangsa di Convention Hall pada Jumat 2 Februari 2024. Penyampaian Manifesto tersebut dihadiri oleh mahasiswa dan akademisi selingkup Unand. Foto : TEMPO/Fachri Hamzah
Sivitas Akademika Unand Sampaikan Manifesto Penyelamatan Bangsa
Sivitas Akademika Universitas Andalas (Unand) menyampaikan manifesto penyelamatan bangsa pada Jumat, 2 Februari 2024. Petisi tersebut merupakan bentuk keresahan Sivitas Akademika Universitas Andalas menjelang pemilu 2024.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura seperti dilansir tempo.co, mengatakan manifesto ini merupakan bentuk keresahan dunia pendidikan melihat kondisi negara saat ini. Sebab menjelang Pemilu 2024 banyak hal yang tidak wajar terjadi.
“Semoga ini menjadi salah satu kontribusi kita semua untuk mengawal demokrasi Indonesia,” katanya di pelataran Convention Hall Universitas Andalas.
Charles melanjutkan, sivitas akademika merupakan bagian dari penjaga kebebasan.
“Kami hadir kali ini untuk menyampaikan manifesto, demi kejayaan bangsa dan Indonesia. Ini juga bentuk solidaritas kami terhadap kampus lain yang telah dulu melakukan,” ucapnya.
Sementara itu, penggagas Aliansi Sivitas Akademika Universitas Andalas, Hary Efendi Iskandar, mengatakan tujuan dari manifesto penyelamatan bangsa adalah sebagai bentuk dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja.
Meluas, Kini Giliran Guru Besar Unhas Bikin Petisi untuk Jokowi
Sebuah petisi disampaikan guru-guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas) yang tergabung dalam Forum Guru Besar dan Dosen terkait sikap pada Pilpres 2024.
Sebagaimana dilansir RMOL, petisi tersebut dibacakan anggota Dewan Profesor Unhas Prof Triyatni Martosenjoyo didampingi sejumlah guru besar lain di depan Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat (02/02/02).
Ada empat poin yang disampaikan dalam petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, Forum Guru Besar dan Dosen Unhas meminta Pancasila dan UUD 1945 dijaga dan dipertahankan dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.
“Dua, mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi,” jelas Triyatni.
Poin ketiga, KPU RI, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggara pemilu diminta bekerja secara profesional sesuai peraturan berlaku. Penyelenggara pemilu, kata dia, senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.
Poin terakhir, masyarakat dan elemen bangsa diimbau ikut mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman.
“Agar hasil pemilu dan pemilihan presiden/wakil presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat,” demikian kata Triyatni.(karodaily).
