Hadir di Rakor Pertanahan dan Tata Ruang Sumut, Bupati Karo Tandatangani Nota Kerjasama dengan Kantah BPN
KARODAILY.id, Medan – Bupati Karo Brigjen Pol (P) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes ikuti Rapat Koordinasi Penanganan Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Rakor berlangsung Rabu (07/05/2025) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.
Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pula penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan kantor pertanahan masing – masing. Dalam hal ini kemarin,kesepakatan ini ditandatangani Bupati Karo Brigjen Pol (P) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Nhora Herawaty Saragih.
Nota kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam peningkatan pelayanan publik bidang pertanahan di Kabupaten Karo.
Ruang lingkup kerja samanya mencakup percepatan pendaftaran tanah aset pemerintah daerah, integrasi data pertanahan, penyusunan peta integrasi perpajakan dan pertanahan, pemanfaatan data pertanahan untuk PBB dan BPHTB, pencegahan dan penanganan konflik pertanahan, serta dukungan sarana dan prasarana.
Bupati Karo Antonius Ginting menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen bersama yang telah dibangun antar instansi terkait.
Menurutnya, langkah ini merupakan wujud nyata dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
“Kami menyambut baik kesepakatan ini sebagai fondasi untuk menyelesaikan berbagai tantangan di bidang pertanahan, sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujar Bupati Karo.
Pada Rapat Koordinasi Penanganan Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara tersebut terdapat sejumlah poin pembahasan. Salah satunya mengenai lahan eks HGU PTPN seluas 5.873 hektare. Untuk menyelesaikan hal tersebut, Nusron akan kembali mengadakan rapat khusus bersama dengan Gubernur Bobby Nasution dan bupati/walikota terkait.
Menurut Nusron, tanah tersebut tidak lagi milik PTPN. Saat ini tanah tersebut sudah masuk kategori tanah negara bebas. Jika sudah begitu, pemberian tanah menjadi wewenang Kementerian ATR BPN.
“Itu akan kami tetapkan sebagai target objek reforma agraria dan kami akan rapat khusus dengan Pak Gubernur lagi dan Bupati, untuk mengatur ini, supaya tercermin dan tercipta prinsip keadilan dan pemerataan. Jangan sampai orang yang tidak berhak mendapat, sebaliknya juga jangan sampai orang yang berhak mendapat tapi malah tidak mendapat,” kata Nusron sebagaimana dilansir infosumut.id.
Selain itu, Nusron juga mengungkapkan pada rapat tersebut juga dibahas mengenai penyelesaian konflik pertanahan. Untuk itu, Nusron mengedepankan prinsip win-win solution. Ia juga akan mencari pola penyelesaiannya.
“Masyarakatnya bahagia, tetapi pemerintah tidak dirugikan dalam arti tidak ada aset yang terdisrupsi,” kata Nusron.
Rapat yang dihadiri seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara ini juga membahas target percepatan sertifikasi tanah di Sumatera Utara. Dari total 4 juta hektare tanah, sekitar 2 juta hektare atau 54% belum tersertifikasi. Menteri ATR/BPN menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga tersisa 30% dalam empat tahun ke depan.
Sementara itu, Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya mengungkapkan masih banyaknya permasalahan pertanahan di Sumut. Ia pun mengharapkan kehadiran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ke Sumut dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan.
Pada kegiatan tersebut, Bupati Karo hadir didampingi oleh Penjabat (Pj) Sekdakab Karo Eddi Surianta Surbakti, Asisten I Sekdakab Karo Caprilius Barus, Kepala Bappedalitbang Nasib Sianturi, Kadis PUTR Edward P Sinulingga, Kadis PMD Data Martina Br Ginting, Kadis Perkimtan Jhon Karnanta Sembiring dan Kalak BPBD Karo Juspri M Nadeak. (karodaily/nanang/berbagaisumber).
