Ikuti Peluncuran Nasional IPKD MCP Tahun 2025, Bupati dan Wakil Bupati Karo Sejalan dengan KPK RI Dalam Membangun Upaya Pencegahan Korupsi di Daerah
KARODAILY.id, Kabanjahe – Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG, M. Kes dan Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP, secara virtual ikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Centre for Prevention (IPKD MCP) Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang Karo Command Center (KCC), Dinas Kominfo Kab. Karo. Rabu, (05/03/25).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) RI. MCP KPK adalah program Monitoring Center for Prevention atau Pusat Pemantauan Pencegahan yang dilaksanakan KPK dengan tujuan untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Rapat dipimpin langsung Ketua KPK Setyo Budiyanto. Hadir pula Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sang Made Mahendra Jaya. Sedangkan di Karo Command Centre, Bupati dan Wakil Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG, M. Kes dan Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP, hadir didampingi Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Edi Surianta, Asisten III Sekda Kab. Karo Mulianta Tarigan.
Selain itu hadir pula pimpinan OPD terkait seperti Ka. Inspektorat Sodes Sembiring, Kepala Bappeda Litbang Nasib Sianturi,Kadis PUPR Edward P Sinulingga, Ka. DPMPTSP Tomi Heriko Maruli Tua Sidabutar, Kepala BKPSDM Hesti Maria Br Tarigan, Kadis Dukcapil Susi Iswara Bangun, Kaban. Kesbangpol Tetap Ginting, Kadis Kominfo Frans Leonardo Surbakti, Plt. Kadis Kesehatan Jasura Pinem, Kadis Pendidikan Andereasta Tarigan dan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Kab Karo Hendra Mitchon Purba .
Di hadapan para kepala daerah yang berasal dari dari 38 provinsi, 419 kabupaten, dan 93 kota se-Indonesia, Ketua KPK Setyo Budiyanto, juga menegaskan bahwa MCP merupakan alat penting bagi daerah untuk mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan sistem pengawasan.
“Dengan penerapan MCP yang optimal, daerah dapat memperoleh manfaat, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat pengawasan internal,” tegasnya.
Setyo Budiyanto juga menyampaikan MCP KPK yang merupakan program Pusat Pemantauan Pencegahan melalui aplikasi yang dilaksanakan KPK dan bertujuan untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
“Capaian nilai MCP KPK akan menjadi indeks pencegahan korupsi daerah selama penyelenggaraan pemerintahan berlangsung.”
“Adapun aspek yang dipantau MCP KPK antara lain perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan keuangan.” terang Setyo.
Lebih lanjut, Ketua KPK menyampaikan aspek lainnya adalah pengawasan dan evaluasi, pelaporan dan transparansi, penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat, penerapan teknologi informasi, dan pengembangan kapasitas SDM.
Sementara, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sang Made Mahendra Jaya, menekankan pentingnya penguatan MCP sebagai alat utama dalam mencegah korupsi di daerah.
“Sejak 2004 hingga 2024, KPK mencatat 38 persen kasus korupsi terjadi di tingkat kabupaten dan kota, sementara 12 persen terjadi di tingkat provinsi. Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah masih perlu perbaikan,” ujarnya.
Sebar no hotline
Bupati Kabupaten Karo Antonius Ginting, sejak awal masa pemerintahannya tampak telah melihat pentingnya efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah agar tidak terjadi pemborosan yang berpotensi menjadi celah korupsi.
Selain itu, Antonius juga mengembangkan pola komunikasi yang transparan sebagai bentuk keterbukaan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Hal ini terlihat jelas dari massifnya peletakan spanduk bergambar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG, M. Kes dan Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP, hingga ke seluruh pelosok desa di kabupaten ini.
Yang menarik, spanduk dengan kalimat singkat, padat, dan tepat “Mejuah juah Mari Sipersada Gegehta Pesikap Kuta Kemulihen” ini dilengkapi no hotline pengaduan masyarakat di bawahnya.
Setidaknya ini jelas mengisyaratkan kuatnya keinginan Antonius Ginting dan Komando Tarigan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kredibel.(karodaily/nanang/berbagaisumber/ diskominfokaro).
