Kritik FPKS DPRD Sumut ke Tirtanadi Dinilai Hanya Pencitraan, Bukan Bahasan Substansial
KARODAILY.id, Medan – Pengamat anggaran Sumatera Utara, M. Muhri Fauzi Hafiz, menilai kritik yang dilontarkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumut, Usman Jakfar, terhadap kinerja Perumda Tirtanadi dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD 2026, lebih bersifat pencitraan politik daripada membahas hal yang substantif.
Menurut Muhri, video berdurasi lebih dari lima menit yang kini viral di media sosial tersebut tidak menyampaikan solusi konkret, melainkan sekadar retorika publik.
“Sejujurnya saya yang menyaksikan video viral tersebut merasa prihatin. Itu hanya pencitraan, bukan pembahasan. Sebagai masyarakat sekaligus konsumen Tirtanadi, kita tidak mendapatkan pesan positif atau solusi konkret dari video itu,” ujar Muhri Fauzi Hafiz, Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara, Kamis (23/10/2025).
Ia menilai FPKS seharusnya memanfaatkan momentum pembahasan KUA-PPAS untuk menyajikan data akurat, analisis objektif, dan rekomendasi terukur, bukan sekadar melontarkan kritik tanpa arah penyelesaian.
“Bukan mempertegas seolah-olah jajaran direksi, dewan pengawas, atau pejabat Tirtanadi tidak mampu. Itu keliru. Perdebatan seperti itu tidak memiliki urgensi dan malah menimbulkan kesan negatif di publik,” tambahnya.
Muhri menegaskan bahwa persoalan teknis seperti kebocoran jaringan pipa atau proses pencucian pipa air bukanlah isu yang bisa diselesaikan dengan retorika politik.
“Kalau membahas soal pipa bocor atau cuci pipa, tentu bukan Shopee solusinya. Masalah itu sudah menahun dan perlu pendekatan teknis. Jangan karena kejar tayang pengesahan KUA-PPAS, kerja profesional di Tirtanadi justru seakan diabaikan,” tegasnya.
Ia berharap, anggota legislatif dapat lebih fokus pada substansi pembahasan dan solusi berbasis data, agar publik mendapat manfaat nyata dari setiap rapat pembahasan anggaran.(karodaily/berbagaisumber).
