KARODAILY.id, Jakarta- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah, mengatakan Pemilu 2024 merupakan pemilu paling brutal yang pernah ia ikuti sejak 1999.
“Saya belum pernah melihat proses pemilu yang brutal dan menyakitkan seperti ini di mana etika dan moralitas politik berada pada titik minus bahkan titik nol,” kata Luluk saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa. , 6 Maret 2024.
Indikator etika dan moralitas politik, menurutnya, berada pada titik terendah ketika akademisi, budayawan, mahasiswa, dan masyarakat awam berteriak-teriak adanya kecurangan dalam pemilu.
Ia juga mendukung hak kuesioner kecurangan pemilu untuk mengungkap dugaan kecurangan selama proses pemilu.
“Tidak boleh ada pihak yang berusaha mengerahkan sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak meskipun itu terkait dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kekuasaan lainnya,” kata anggota Komisi VI itu.
Menurut Luluk, pemilu tidak hanya dilihat dari hasil, tapi juga konteks prosesnya. Pemilu tidak serta merta selesai ketika prosesnya penuh intimidasi apalagi adanya dugaan kecurangan, pelanggaran etik, politisasi bansos, dan intervensi kekuasaan.
Oleh karena itu, dia meminta anggota DPR menggunakan fungsi pengawasannya melalui hak bertanya.
“Melalui hak angket ini kita akan menemukan titik terang sekaligus mengakhiri rumor kecurigaan yang tidak perlu,” ujarnya.
PKB merupakan salah satu dari lima fraksi partai yang mendukung hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Wacana hak pilih pertama kali diperkenalkan oleh calon presiden Ganjar Pranowo. Usulan tersebut kemudian didukung oleh tiga partai dalam Koalisi Perubahan yang dipimpin Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Kelima partai tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dua partai terakhir merupakan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Berdasarkan hasil hitung cepat perolehan suara Pemilu 2024 yang dilakukan sejumlah lembaga survei, pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD kalah telak dari Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Namun, hingga saat ini baru tiga fraksi partai yang menyuarakan hak pilihnya pada rapat paripurna kemarin. Ketiganya adalah PDIP, PKS, dan PKB.
Anggota DPR dari Fraksi NasDem Taufik Basari menegaskan partainya tetap mendukung pengguliran hak angket meski tak bersuara dalam rapat paripurna kemarin. Ia mengatakan, dukungan tersebut telah disampaikan secara resmi oleh Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dalam pernyataan sikap bersama Sekjen PKB dan PKS beberapa waktu lalu.
Taufik mengatakan, karena Partai NasDem sudah menyatakan dukungannya, maka pernyataan di sidang DPR itu hanya sekedar pengulangan.
Karena sudah jelas, interupsi di paripurna tidak perlu kita ulangi lagi, kata Taufik melalui pesan singkat, Selasa,(05/03/2024).
PPP hingga saat ini belum meminta hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Anggota Fraksi PPP di DPR, Syaifullah Tamliha, mengatakan PPP belum berminat menggunakan hak angket. Pasalnya, kata dia, sebagian besar anggota DPR dari PPP masih mengurus proses penghitungan suara pemilu legislatif di daerah masing-masing.
“Sampai saat ini anggota Fraksi PPP belum berminat menggunakan kuesioner tersebut,” kata Syaifullah melalui pesan singkat, Senin malam, (04/03/2024).(karodaily).
Sumber : tempo.co
