KARODAILY.id, Jakarta- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan seluruh kontestan Pemilu 2024 agar tidak mengedepankan pragmatisme politik dan hanya mementingkan kemenangan. Proses pemilu yang serba pragmatis dan oportunistik bisa mengakibatkan pendangkalan politik. Seluruh pemangku kepentingan pemilu diharapkan menciptakan pemilu yang bermartabat sehingga bisa melahirkan sosok negarawan.
“Kami tidak ingin pendangkalan politik dan disorientasi kenegaraan terjadi karena proses pemilu yang serba pragmatis, yang serba oportunistik, yang hanya mementingkan kemenangan,” ujarnya saat diskusi “Refleksi Akhir Tahun 2023” bersama sejumlah pemimpin redaksi media massa di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/12/2023).
Menurut Haedar, kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti tiga pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) pasti akan menghasilkan satu pemenang. Namun, pemilih harus mengetahui rencana-rencana dari para kandidat jika sudah terpilih. Jangan sampai pemilih memberi “cek kosong” karena nasib 260 rakyat Indonesia selama lima tahun mendatang berada di tangan capres-cawapres terpilih hasil Pemilu 2024.
Ia menuturkan, masih ada waktu bagi pemilih untuk meresapi gagasan dan pemikiran dari ketiga pasangan capres-cawapres. Debat capres-cawapres bisa menjadi salah satu media yang bisa digunakan untuk menggali pemikiran sekaligus menitipkan harapan kepada calon pemimpin negeri.
Oleh karena itu, Haedar berharap ketiga pasangan capres-cawapres bisa memanfaatkan debat untuk membahas masalah-masalah yang dialami masyarakat. Debat jangan sampai seperti cerdas cermat karena menunjukkan kedangkalan berpikir para calon pemimpin bangsa. Sebab setelah mereka dilantik, para capres-cawapres akan bermigrasi dari politikus menjadi negarawan.
“Kalau yang ada di pikiran mereka memenangkan debat itu lewat cerdas cermat, betapa jauhnya dari sejarah, karakter, dasar nilai, dan prinsip-prinsip konstitusi kita,” kata Haedar.
Lebih jauh, lanjutnya, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam melaksanakan pemilu langsung sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 semestinya semakin baik. Pelaksanaan pemilu bukan hanya harus sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tetapi juga harus bermartabat, beretika, dan menjaga marwah dan nilai keindonesiaan.
Meskipun pembelahan politik tidak setajam di pemilu-pemilu sebelumnya, ada potensi terjadi benturan tajam antarkelompok. Sebab masing-masing pihak ingin menegasikan yang lain sehingga melakukan langkah-langkah yang bisa mencederai demokrasi.
“Semua elite, kekuatan politik, serta pendukung di pilpres dan pileg agar secara genuine merawat dan menjaga agar pemilu ini lebih baik, lebih bermartabat, dan kecurangan semakin berkurang, apalagi kecurangan-kecurangan yang disengaja,” tutur Haedar.
Jangan masuk angin
Haedar juga mengingatkan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menjaga martabat dan marwah institusi masing-masing. KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas harus menjalankan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan. Semua pimpinan KPU dan Bawaslu harus menjaga martabat diri, menjaga martabat bangsa karena menjadi salah satu penentu kesuksesan pemilu.
“Jangan ada yang masuk angin, angin timur, selatan, utara, barat, karena pertaruhannya terlalu besar,” katanya.
Secara terpisah, anggota KPU, Idham Holik, mengatakan, KPU sejak awal sudah menegaskan kepada pemilih Indonesia bahwa KPU berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan partisipatif. Sebab kepentingan bangsa dan negara dipertaruhkan dalam pelaksanaan pemilu yang akan melahirkan pemimpin bangsa.
Ia menuturkan, KPU mengapresiasi pesan yang disampaikan Haedar. Sebab harapan agar pelaksanaan Pemilu 2024 yang luber jurdil, berintegritas, serta bermartabat sesuai amanah konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Masyarakat pemilih sebagai salah satu kunci utama pemilu juga harus berpartisipasi aktif,” ucap Idham.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu berkomitmen melaksanakan pemilu sesuai aturan yang berlaku. Bawaslu akan mengedepankan hak warga negara untuk dipilih dan memilih. Pihaknya menegaskan akan mengawasi pemilu agar berlangsung jujur dan adil, termasuk memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengibaratkan, demokrasi Indonesia seperti demokrasi zombie. Meskipun demokrasi terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan, jalannya demokrasi tidak memiliki ruh. Sebab nilai dan gagasan masa depan Indonesia dari para kandidat belum cukup terlihat.
“Survei dan elektabilitas tidak bisa dihindari dalam dunia politik praktis karena itu bagian dari dinamika politik. Tetapi, gagasan untuk membawa Indonesia ke depan tidak ada,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya meminta pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama lembaga terkait untuk mengawasi ketat bahkan memblokir laman yang menyampaikan hoaks baik di media digital ataupun media sosial. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan literasi politik masyarakat.
Bambang juga mengajak masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media digital dan media sosial dengan memilah terhadap informasi yang berdasarkan fakta dan mana hoaks. Dia juga mengajak masyarakat agar melaporkan apabila mengetahui atau menemukan informasi hoaks terkait pemilu melalui kanal pengaduan hoaks dan pelanggaran pemilu.
“Mengingat informasi hoaks dapat memengaruhi pemilih menjadi keliru dalam menentukan pilihan dan berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi,” katanya.(karodaily).
Sumber : Kompas.id
