Pemkab Karo Dorong Terbangunnya Sistem Mitigasi Bencana yang Terencana, Terpadu, dan Berkelanjutan
KARODAILY.id, Kabanjahe– Pemerintah Kabupaten Karo memperkuat arah kebijakan mitigasi bencana melalui diskusi strategis bersama Cendekiawan Karo Indonesia dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Karo, Senin (16/02/2026) di Kabanjahe. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kesiapsiagaan daerah terhadap ancaman longsor, banjir, dan gempa bumi di wilayah Kabupaten Karo.
Diskusi yang digelar di Kabanjahe tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr.dr. Antonius Ginting,Sp.OG,M.Kes dan dihadiri Wakil Bupati Komando Tarigan,SP, Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Dalam forum tersebut, para cendekiawan diantaranya pakar geologi Ir. Jonathan Tarigan memaparkan bahwa Kabupaten Karo memiliki tingkat kerentanan bencana yang relatif tinggi, khususnya terhadap bencana hidrometeorologi. Curah hujan tahunan di wilayah ini disebut mencapai 3.000 hingga 3.500 milimeter per tahun, yang berpotensi memicu banjir dan tanah longsor apabila tidak diimbangi dengan tata kelola lingkungan dan tata ruang yang memadai.
“Kerentanan ini dipengaruhi oleh kombinasi perubahan iklim, pola tata guna lahan, serta karakter topografi wilayah Karo yang berbukit dan bergunung,” ungkap Jonathan sebagaimana dilansir akun media sosial resmi Pemkab Karo.
Sejumlah rekomendasi mitigasi bencana disampaikan dalam diskusi tersebut, mulai dari reboisasi dan penghijauan di kawasan rawan, penataan kembali kawasan permukiman dan lahan pertanian berbasis peta risiko bencana, penguatan sistem irigasi, hingga pemanfaatan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Selain itu, forum juga menilai pentingnya pembangunan shelter bencana multifungsi yang dapat digunakan sebagai pusat evakuasi sekaligus ruang layanan darurat masyarakat. Pemasangan sistem peringatan dini di wilayah-wilayah rawan bencana juga menjadi salah satu agenda prioritas yang disepakati bersama.
Tidak hanya bencana hidrometeorologi, diskusi turut menyoroti risiko bencana geologi. Kabupaten Karo berada pada jalur rawan aktivitas tektonik karena termasuk dalam kawasan Pacific Ring of Fire atau cincin api dunia. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Karo memiliki potensi gempa bumi dan aktivitas kegunungapian yang relatif tinggi.
“Posisi geografis Karo yang berada di kawasan cincin api menuntut kita untuk jauh lebih serius dalam memperkuat mitigasi bencana gempa, baik dari sisi perencanaan tata ruang maupun pembangunan infrastruktur,” tambah Tarigan.
Sejalan dengan hal tersebut, forum memberi catatan penting terkait penerapan standar bangunan tahan gempa secara lebih konsisten, pemanfaatan peta kawasan rawan bencana sebagai dasar perizinan bangunan gedung, serta pelibatan tenaga ahli kebencanaan dan kebumian dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
Bupati Karo, Antonius Ginting, menegaskan bahwa mitigasi bencana harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan daerah.
“Kita tidak bisa lagi memisahkan pembangunan dengan mitigasi risiko bencana. Setiap program, setiap infrastruktur, dan setiap kebijakan tata ruang harus berorientasi pada keselamatan masyarakat,” tegas Bupati.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut sebagai bahan perumusan kebijakan lintas sektor.
“Kami sangat mengapresiasi kontribusi pemikiran para cendekiawan Karo. Ini menjadi bekal penting bagi kami untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya.
Menurut Bupati, penguatan mitigasi bencana juga harus berjalan seiring dengan upaya mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal, pemerintah daerah dituntut mampu menyusun kebijakan yang tepat sasaran, adaptif, dan mampu menarik investasi tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.
Bupati Karo juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta diaspora Karo.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan sinergi semua pihak, kita berharap dapat membangun sistem mitigasi bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga Kabupaten Karo benar-benar menjadi daerah yang aman, tangguh, dan siap menghadapi berbagai risiko bencana,” pungkasnya.(karodaily/nanang).
