KARODAILY.id, Jakarta – Komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 kategori Madya.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Deklarasi dan Pencanangan Universal Health Coverage (UHC) serta Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/01/2026).
Kegiatan nasional ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bersama kementerian terkait dan dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Dr. (H.C.) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Kabupaten Karo menjadi salah satu dari 185 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan kategori Madya, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Bupati Karo Antonius Ginting menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD serta masyarakat Karo atas kerja keras dan sinergi yang terbangun.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama. UHC bukan sekadar capaian angka, tetapi jaminan nyata bahwa masyarakat Karo mendapatkan perlindungan kesehatan tanpa terhambat persoalan biaya,” ujar Bupati sebagaimana dilansir akun media sosial resmi Pemkab Karo.
Capai UHC per 1 September 2025
Lebih lanjut, Kabupaten Karo telah resmi mencapai Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, sebagaimana ditetapkan oleh BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan RI. Per 1 September 2025, sebanyak 432.433 jiwa atau mayoritas penduduk Kabupaten Karo telah terdaftar sebagai peserta aktif JKN.
Capaian ini menjadi tonggak penting di awal masa kepemimpinan Bupati Antonius Ginting, sekaligus menandai transformasi pelayanan kesehatan yang lebih inklusif dan merata.
Melalui kebijakan UHC, masyarakat cukup membawa KTP Kabupaten Karo saat berobat di fasilitas kesehatan mitra BPJS. Data kependudukan telah terintegrasi sehingga tidak lagi memerlukan kartu JKN fisik. Bagi warga yang belum terdaftar, Pemkab Karo membuka layanan pendaftaran langsung melalui Dinas Kesehatan dengan hanya membawa KTP.
Keberhasilan ini sejalan dengan visi pembangunan daerah “Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modern, Karo Unggul menuju Kabupaten Karo Sejahtera Berkelanjutan.”
Sebelumnya, Bupati Karo juga menginstruksikan seluruh camat, lurah, kepala desa, hingga perangkat wilayah untuk aktif mendukung percepatan keaktifan peserta BPJS, khususnya peserta mandiri yang menunggak iuran. Instruksi tersebut ditegaskan dalam rapat percepatan UHC di Aula Kantor Bupati Karo pada Juli 2025.
“Ini tugas bersama. Seluruh unsur pemerintahan dan layanan kesehatan harus hadir memberikan edukasi dan memastikan masyarakat tetap terlindungi,” tegas Bupati.
Dengan diraihnya Penghargaan UHC Madya 2026, Pemkab Karo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan menargetkan capaian UHC pada kategori yang lebih tinggi di masa mendatang.(karodaily/nanang)
