KARODAILY.id, Kabanjahe – Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr.dr.Antonius Ginting,Sp.Og,M.Kes, resmi mengumumkan pembatasan volume pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh SPBU dan Pertashop se-Kabupaten Karo. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 77 Tahun 2025 yang ditandatangani Bupati Karo Antonius Ginting pada 5 Desember 2025.
Pembatasan ini diberlakukan setelah pasokan BBM di wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Karo, mengalami kekurangan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU serta berpotensi menghambat aktivitas harian masyarakat. Dalam surat edaran dijelaskan bahwa PT Pertamina Patra Niaga masih melakukan normalisasi pasokan, namun distribusi belum merata sehingga diperlukan langkah pengendalian sementara.
Bupati Antonius Ginting dalam edaran itu menegaskan bahwa pembatasan dilakukan untuk menjaga pemerataan distribusi BBM dan memastikan roda perekonomian masyarakat tidak terhambat. Disebutkan bahwa penyaluran BBM tertentu dan BBM khusus penugasan juga harus mengikuti ketentuan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024.
Melalui surat edaran tersebut, pemerintah menetapkan batas maksimal pembelian harian BBM bagi sejumlah jenis kendaraan. Untuk kendaraan pribadi, sepeda motor hanya diperbolehkan membeli maksimal 5 liter per hari, sedangkan mobil pribadi dibatasi hingga 20 liter per hari. Sementara itu, kendaraan angkutan umum seperti angkot dan angkutan perdesaan dibatasi pada 20 liter per hari, angkutan AKDP sebanyak 30 liter per hari, dan angkutan AKAP maksimal 40 liter per hari.
Sementara itu, untuk kendaraan angkutan barang, sepeda motor kargo diberi batas 15 liter per hari, kendaraan roda empat barang sebanyak 25 liter per hari, kendaraan roda enam maksimal 35 liter per hari, dan kendaraan di atas roda enam diperbolehkan membeli hingga 60 liter per hari. Pembelian menggunakan jerigen atau wadah tanpa kendaraan akan dilayani secara selektif dan hanya untuk kebutuhan tertentu yang benar-benar penting.
Pemerintah Kabupaten Karo juga meminta pengelola SPBU dan Pertashop untuk memperketat pengawasan penyaluran di lapangan guna mencegah terjadinya penimbunan atau pembelian tidak sesuai ketentuan. Pemkab menekankan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dicabut apabila pasokan BBM telah kembali normal di Kabupaten Karo.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat turut mendukung upaya pemulihan distribusi BBM dan tetap tenang menghadapi situasi sementara ini. Pemerintah Kabupaten Karo memastikan terus berkoordinasi dengan Pertamina demi percepatan penyaluran dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo memperkuat koordinasi lapangan untuk menstabilkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi persoalan utama di daerah ini. Pemkab bersama jajaran terkait menargetkan peningkatan suplai BBM dari jumlah sebelumnya.
Langkah-langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat Tim Pengawasan yang digelar pada Jumat (5/12/2025) di Ruang Rapat Bupati Karo.
Rapat dipimpin oleh Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. Dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., didampingi Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP., serta Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., MM. Hadir pula Asisten II Setdakab Anderiasta Tarigan, Wakapolres Tanah Karo Kompol Gering Damanik, OPD terkait, perwakilan 14 SPBU, serta Pjs SBM Medan V Fuel PT Pertamina Patra Niaga, Vifki Leondo.
Perwakilan Pertamina, Vifki Leondo, menjelaskan bahwa kelangkaan BBM terjadi akibat cuaca ekstrem dan bencana alam di sejumlah wilayah. “Distribusi dari Terminal BBM Belawan terganggu karena beberapa armada mengalami kerusakan, dan sebagian suplai harus dialihkan untuk penanganan bencana di Tapteng, Sibolga, dan Taput,” ujarnya.(karodaily/nanang).
