Pemkab Karo Tunggu Radiogram Kemendagri Prihal Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari 2025
KARODAILY.id, Kabanjahe – Pemerintah Kabupaten Karo tunggu radiogram atau surat resmi dari Kemendagri prihal rencana pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024 yang dijadwalkan akan dilantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025 di ibukota negara Jakarta.
Menurut Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Karo, Eduard Sinaga, kepastian itu didapat usai gelar zoom meeting dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Senin (03/02/2025) di ruang Karo Command Centre (KCC) Kantor Bupati Karo, jalan Djamin Ginting, Kabanjahe.
“Dari arahan Mendagri,bagi daerah yang tidak memiliki sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, pelantikan dijadwalkan akan berlangsung pada 20 Februari 2025,”ujarnya.
Zoom meeting yang berlangsung KCC Kantor Bupati Karo sebut Edu dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra,Caprilius Barus, Asisten Administrasi Umum, Mulianta Tarigan, dan Plt. Kabag Pemerintahan sendiri.
Kegiatan zoom meeting bersama Mendagri juga diikuti Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan dan Sekwan DPRD Karo, Eva Angela.
“Tentu berdasarkan hal ini menyangkut pelaksanaanya, kita masih menunggu radiogram/surat resmi dari Kemendagri,”tambah Edu.
Sebagaimana diketahui, seperti dilansir Kompas.com, Presiden RI Prabowo Subianto disebut memilih 20 Februari 2025 sebagai hari dimulainya pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 secara bertahap.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (03/02/2025).
“Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis,” ujar Tito, Senin (03/02/2025).
Tito mengatakan, pelantikan kepala daerah akan digelar di ibu kota negara, meskipun lokasi pastinya masih dalam pembahasan.
Namun, ia menegaskan bahwa ibu kota negara yang dimaksud adalah Jakarta, bukan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Saya ingin menegaskan di sini, karena saya lihat di berita macam-macam, ibu kota negara dianggap IKN Nusantara. Sesuai dengan undang-undang, perpindahan ibu kota harus ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres). Selagi Perpres-nya belum operasional sebagai ibu kota negara, maka ibu kota tetap di Jakarta,” ujar Tito.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan rencana pelantikan kepala daerah secara bertahap yang sebelumnya dijadwalkan mulai 6 Februari 2025.
Pada posisi ini, seluruh daerah termasuk Kabupaten Karo terus memonitor dan mengikuti arahan yang dikeluarkan Kemendagri.
Ini juga dapat dilihat dari kebijakan yang sempat dikeluarkan sebelum ini. Dimana guna menyukseskan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo terpilih pada Pilkada serentak 2024 Brigjen Pol (P) Dr. dr. Antonius Ginting Sp.OG.M.Kes dan Komando Tarigan,SP, Pemkab Karo senantiasa berkoordinasi rapi dengan pemerintahan atasan.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Karo, Natanail Peranginangin,SH menyebut pihaknya terus membangun komunikasi dengan pemerintah atasan.
“Sembari menunggu surat dari pemerintah atasan, kita akan berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Pemrovsu,”ujar Natanail.(karodaily/nanang/berbagaisumber).
