Pernyataan Sikap Akademisi UGM Jelang Putusan MK Terkait Sengketa Hasil Pilpres 2024

KARODAILY.id, Jogjakarta – Bertepatan di Hari Kartini, sejumlah civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan pernyataan sikap menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilu 2024. Pernyataan sikap dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Biologi UGM Prof Endang Semiarti.

“Hari ini, bertempat di Balairung UGM, kami memperingati Hari Kartini dalam suasana keprihatinan. Perjuangan emansipasi yang merupakan pilar penting kehidupan berdemokrasi yang diupayakan RA Kartini telah terkoyak sangat dalam di saat bangsa Indonesia sedang berbenah menuju indonesia Emas,” kata Endang di Balairung UGM, Minggu (21/04/2024).

Endang menuturkan, pada masanya RA Kartini memperjuangkan kesetaraan hak masyarakat dan mengikis kebodohan. Dalam konteks kekinian, para akademisi mengemban dua amanah konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun peradaban.

Civitas akademika UGM menyoroti pelanggaran terhadap konstitusi, undang-undang, etika dan norma bernegara yang marak terjadi selama lima tahun terakhir akibat ambisi segelintir elit politik. Mereka mempertanyakan kemampuan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas melalui pembangunan kelembagaan, menegakkan etika dan norma bernegara serta menghapus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Ataukan kita akan terjerumus semakin kelam ke arah pelemahan kelembagaan yang justru menciptakan Indonesia Cemas? Ke mana arah pembangunan bangsa ini sangat ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan Senin 22 April 2024,” ucapnya.

Civitas akademika UGM berharap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng berakhir keadilan agar menggunakan nurani, akal sehat dan kewenangan yang dimilikinya untuk mengambil keputusan berkeadilan demi menjaga demokrasi dan amanah konstitusi untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Pernyataan sikap yang disampaikan hari ini diharapkan menjadi bola salju keadilan dan kebenaran agar serumit apa pun jalurnya, keadilan dan kebenaran itu dapat melewatinya.

“Berbagai upaya telah dilakukan, acara telah dihelat, perjuangan telah dikobarkan, semoga hasil akhir tidak mengingkari proses yang telah ditempuh. Dengan semangat Kartini, kami para akademisi bertekad menjaga integritas dan kebebasan akademik untuk mengokohkan demokrasi menuju negeri adil makmur sentosa dan sejahtera, seperti yang diamanatkan para pendiri NKRI,” ungkapnya.

Pernyataan sikap diawali pandangan dan harapan para akademisi jelang putusan MK besok (hari ini). Orasi disampaikan sejumlah akademisi diantaranya Prof Wiendu Nuryanti, Suci Lestar Yuana, Nur Azizah, Sri Widyanti Eddyono, Wuri Handayani. Selain itu orasi juga disampaikan Okky Madasari sebagai perwakilan alumni, dan Antonella sebagai perwakilan mahasiswa. Orasi ditutup dengan pernyataan sikap yang dibacakan Prof Endang Semiarti.

Sejumlah civitas akademika perempuan UGM juga menyampaikan sikapnya jelang putusan MK. Pernyataan sikap diawali dengan orasi Guru Besar UGM Prof Wiendu Nuryanti.

“Saya ingin memohon kepada seluruh bangsa Indonesia yang masih memiliki hati nurani yang jernih, yang bersih, untuk kita semua bersama-sama menyalakan lilin kecil di sudut-sudut nurani kita. termasuk yang ada di Mahkamah Konstitusi,” kata Prof Wiendu di Balairung, Minggu.

Penting untuk menyalakan lentera-lentera hati nurani kita untuk mendengarkan bisikan nurani yang paling murni yang paling bersih yang paling jernih, maka kalau itu kita lakukan serentak di seluruh nusantara saya yakin seyakin-yakinnya bahwa habis gelap terbitlah terang,” imbuhnya.

Dosen Fisipol UGM, Nur Azizah mengingatkan para pemimpin negeri untuk mengembalikan tujuan berdemokrasi, yaitu terwujudnya keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga nalar kritis dalam mengawal proses penyelenggaraan negara agar tercipta dan terlaksana kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh warga negara Indonesia.

Mari kita doakan, semoga para elite politik dan para Hakim di Mahkamah Konstitusi, dapat mengambil keputusan yang memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan yang besar bagi seluruh warga negara Indonesia,” ucapnya.

Akademisi UGM lainnya, Suci Lestari Yuana menyoroti kemunduran demokrasi yang tidak hanya dirasakan di Indonesia tetapi juga secara global. Namun menurutnya MK memiliki peran yang sangat penting dalam menyelamatkan demokrasi.

Keputusan yang akan diambil oleh MK pada hari Senin, 22 April, akan menjadi momentum kritis dalam menentukan arah demokrasi di Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, perjuangan Kartini mengajarkan untuk tidak putus asa. Kartini juga dianggap bukan sosok yang mudah menyerah dalam menghadapi rintangan yang begitu besar. Begitu pula masyarakat yang tidak boleh menyerah dalam memperjuangkan demokrasi yang lebih baik untuk Indonesia.

“Kita perlu memperjuangkan reformasi yang menguatkan lembaga-lembaga demokrasi kita dan memastikan bahwa suara setiap warga negara didengar dan dihargai. Marilah kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan impian Kartini tentang Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan adil bagi sesama warganya,” tuturnya.

Adapun, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Koentjoro mengomentari soal maraknya pengajuan amicus curiae oleh sejumlah kelompok masyarakat terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Ia berharap agar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan pengajuan amicus curiae tersebut.

“Hakim itu punya kemerdekaan, kami sangat menghargai kemerdekaan hakim. Tapi semoga hakim juga membaca amicus curiae itu,” kata Prof Koentjoro di Balairung UGM, Minggu (21/04/2024).

Kendati demikian ia khawatir maraknya pengajuan amicus curiae di MK oleh sejumlah pihak justru hanya dianggap sebagai hak demokrasi warga negara. Hal tersebut sebagaimana sikap Presiden Jokowi menyikapi respons perguruan tinggi yang menyoroti langkah politiknya pada Pemilu 2024.

“Tadi saya katakan bahwa guru besar itu tidak kompak, karena kita punya kebebasan akademik. Tapi nyatanya ada 215 perguruan tinggi yang menyatakan pendapat, tidak ada di antara mereka yang diperintah disuruh begini, tapi mereka kompak satu suara, tapi apa? Oleh Pak jokowi dianggap bahwa itu adalah hak demokrasi saja. Tidak didengarkan. Nah yang saya khawatirkan ini juga begitu,” ucapnya. (karodaily).

Sumber : REPUBLIKA