KaroDaily,KABANJAHE – Pemerintah Kabupaten Karo kembali gelar Runggu (musyawarah,red) penanganan bencana erupsi Gunung Api Sinabung. Runggu yang berlangsung Kamis (06/04/2017 ) di Aula Pemkab Karo, Kabanjahe merupakan rangkaian dari kegiatan sejenis yang telah dilakukan sejak Maret hingga awal April 2017 di 32 desa terdampak.
Hingga, pada kesempatan Muskab itu, menguat permasalahan yang muncul dari kompilasi seluruh Runggu Desa, yakni soal batasan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terutama sumber pendanaan , kemudian bantuan pertanian dalam bentuk bibit yang belum direalisasikan. Ada lagi hal yang berkaitan dengan kekhawatiran usulan dalam Runggu yang belum direalisasikan (dari Desember 2016) dan masih adanya warga yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Namun isu strategis yang tetap menjadi bahan rembug adalah pada soal relokasi. Itu pulalah yang membuat Runggu yang difasilitasi Pemkab Karo itu dibagi menjadi 5 kelompok kerja ( Pokja) yang masing – masing membedah tema pokok Siosar, relokasi mandiri, menuju Huntap, Huntara dan Non Relokasi/Terdampak.
Pokja Kelompok kerja tersebut membahas permasalahan dari masing-masing desa sesuai dengan tahapan penanganan bencana erupsi Sinabung. Pokja terdiri dari perwakilan OPD Kab Karo, perwakilan Pemerintah Pusat dan perwakilan masing-masing desa-desa dengan difasilitasi oleh tokoh agama dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Saat membuka, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH mengatakan Runggu ini merupakan lanjutan dari yang telah dilaksanakan pada 8 Desember 2016 lalu. Sebagaimana filosofi Runggu, musyawarah yang beralaskan kearifan tradisional Karo ini diharapkan bisa menghasilkan formula penanganan atas permasalahan yang diakibatkan oleh dampak erupsi sinabung secara terukur.
“Dalam penanganan ini juga harus disertai dengan pendekatan hati dan rasa yang berfondasikan nilai-nilai kemanusiaan dan tetap dalam bingkai kekerabatan adat budaya Karo yang bertujuan mencari kebaikan bersama”,ujarnya.
Meski harus diakui sambung Terkelin, mencapai titik (formula) itu bukanlah gampang. Karena hingga hari ini Pemerintah masih menghadapi 5 persoalan utama diantaranya relokasi tahap pertama tiga desa di Siosar, relokasi tahap kedua empat desa dengan mekanisme relokasi mandiri, rencana relokasi tahap ketiga, tiga desa dan 1 dusun, penanganan warga 8 desa yang masih dievakuasi, penanganan desa-desa terdampak yang tersebar di empat tersebar di 4 empat kecamatan
Dus sebab itu, Pemkab Karo sangat memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi serta elemen yang ada pada masyarakat.Apalagi,dalam penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung papar Terkelin masih ditemukan berbagai hambatan,termasuk soal komunikasi yang memicu turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
Hadir dalam pelaksanaan Runggu tersebut Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty br Sebayang ,Kapolres Tanah Karo, Dandim 0205/TK diwakili Kasdim, Kajari Karo Gloria Sinuhaji,Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Masmun Yan Mangesa, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Abednego Tarigan,Kantor Staf Presiden (KSP), Abimanyu, dan Direktur BNPB Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, Tetty Saragih.
Selain itu, para pejabat terkait penanganan dampak erupsi GA Sinabung juga tampak hadir baik pejabat eselon III maupun II serta Kepala Desa dan masyarakat perwakilan yang diutus.(karodaily.iwan)
Penulis : Iwan
Editor : Nanang
