KARODAILY.id, Kabanjahe – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karo membantah informasi yg beredar di masyarakat terkait adanya penyalahgunaan wewenang dan mark up anggaran di DPRD Karo tahun 2023. Alur realisasi anggaran di lembaga legislatif ini sudah dilaksanakan sesuai standar keuangan yang berlaku.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris DPRD Karo, Eva Angela, SS, MM Selasa (17/12/2024). Menurutnya, tuduhan kepada pihaknya sangat tidak berdasar. Hal ini dikarenakan, hingga keluarnya LHP BPK-RI pada sekitar bulan Mei 2024 , tidak ditemukan adanya kesalahan atau pelanggaran dalam hal pelaksanaan pengunaan anggaran di DPRD Karo tahun 2023.
“Tentu, LHP BPK RI yang dikeluarkan di pertengahan tahun 2024 kemarin menjadi dasar bagi kami dalam merespon informasi negatif yang kini beredar luas di tengah – tengah masyarakat. Disana tidak ada disebutkan adanya indikasi mark up atau sejenisnya,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran sebesar empat puluh tiga milyar rupiah yang diperuntukkan di DPRD Karo tahun 2023 adalah biaya keseluruhan beban kerja. Anggaran itu memuat gaji dan tunjangan Anggota DPRD Karo serta Sekretariat DPRD Karo.
Selain itu, seluruh kegiatan yang ada di DPRD Karo, termasuk biaya perjalanan dinas, rapat, reses, dan perawatan lainnya juga masuk ke dalam anggaran tadi.
Pihak Sekretariat DPRD Karo melalui organisasi perangkat kerja, baik itu bagian umum, bagian fasilitasi dan persidangan, secara aturan hanya menyampaikan skema penggunaan anggaran. Sedangkan yang menyangkut pembayaran, semuanya dilakukan non tunai. Tidak ada transaksi keuangan secara fisik.
“Dalam hal penggunaan anggaran sekali lagi kita mengacu kepada standar keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.(karodaily/nanang).
