Inflasi Terendah di Sumut, Pemkab Karo Perkuat TPID untuk Jaga Daya Beli Masyarakat
KARODAILY.id, Kabanjahe – Pemerintah Kabupaten Karo menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Matang Sitepu, Kantor Bupati Karo, Rabu (18/02/2026). HLM ini digelar sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi regional.
Rapat dipimpin Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. Dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, yang diwakili Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP. Hadir pula Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Abdul Khalim, yang menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal daerah dan kebijakan moneter dalam mengendalikan tekanan inflasi.
Selain itu, tampak pula Sekdakab Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM, unsur Forkopimda Karo, serta para kepala OPD terkait.
Dalam arahannya, Bupati Karo menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, sekaligus instrumen perlindungan daya beli masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karo melalui TPID terus memperkuat pengamanan pasokan pangan strategis, pemantauan harga secara rutin, pelaksanaan operasi pasar dan inspeksi pasar, penguatan kerja sama antardaerah untuk kelancaran distribusi logistik, serta mendorong gerakan menanam sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan rumah tangga.
“Kebijakan pengendalian inflasi harus memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Program TPID perlu terus ditingkatkan agar stabilitas perekonomian daerah tetap terjaga,” ujar Wakil Bupati saat membacakan sambutan Bupati Karo sebagaimana dilansir dari akun media sosial resmi Pemkab Karo.
Kinerja pengendalian inflasi Kabupaten Karo juga menjadi perhatian pada HLM TPID Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Jumat (6/2/2026). Forum strategis tersebut dipimpin Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan dihadiri seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara, termasuk Bupati Karo.
Dalam forum tersebut, Kabupaten Karo tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah di Sumatera Utara, yakni sebesar 3,15 persen (year-on-year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,20. Gubernur Sumatera Utara menekankan pentingnya menjaga kecukupan pasokan bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri, mengingat meningkatnya permintaan serta tingginya arus distribusi antardaerah.
Secara regional, berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi Provinsi Sumatera Utara pada awal Januari 2026 tercatat sebesar 3,81 persen (year-on-year), menurun dibandingkan inflasi Desember 2025 yang mencapai 4,66 persen (year-on-year). Penurunan ini mencerminkan semakin kuatnya koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah daerah, TPID, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa pada Desember 2025, inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 10,84 persen (year-on-year) dengan IHK 119,24. Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, menjelaskan bahwa perbedaan kinerja inflasi antarwilayah dipengaruhi oleh struktur pasokan, kelancaran distribusi, serta tekanan permintaan di masing-masing daerah.
Dengan capaian inflasi terendah di tingkat provinsi, Pemerintah Kabupaten Karo dinilai berhasil menjaga stabilitas harga sepanjang 2025 melalui penguatan koordinasi TPID, pengamanan pasokan pangan strategis, serta pengendalian distribusi komoditas.
Secara ekonomi, stabilitas tersebut menjadi modal penting bagi daerah dalam menjaga daya beli masyarakat, menekan volatilitas harga pangan, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi sektor pertanian dan perdagangan menjelang periode peningkatan konsumsi masyarakat.(karodaily/nanang)
