KARODAILY.id, Kabanjahe – Pemerintah Kabupaten Karo menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dengan mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kamis (02/04/2026).
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., yang didampingi oleh Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan,SP serta Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M. Pelaksanaan entry meeting dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Karo Command Center (KCC), Kantor Bupati Karo, Kabanjahe.
Entry meeting tersebut merupakan bagian awal dari rangkaian proses pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) V BPK RI yang berkedudukan di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh para gubernur serta Ketua DPRD Provinsi di wilayah lingkup DJPKN V, sementara secara daring diikuti oleh para bupati, wali kota, serta Ketua DPRD kabupaten/kota di wilayah yang sama.
Dalam agenda tersebut, turut dilaksanakan penyerahan surat tugas pemeriksaan kepada masing-masing tim pemeriksa sebagai tanda dimulainya secara resmi proses pemeriksaan lapangan atas laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh wilayah lingkup DJPKN V. Tahapan ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Entry meeting ini dibuka oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Boby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., MBA., CA, CFE, CFrA, CSFA, QIA. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD bukan hanya bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui hasil pemeriksaan BPK, diharapkan dapat mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan di daerah,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum strategis dalam memperkuat akuntabilitas keuangan daerah, khususnya di tengah dinamika perubahan global yang menuntut efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan anggaran.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah diharapkan dapat bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung, termasuk dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Ketepatan waktu, keakuratan data, serta keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam mendukung kelancaran proses audit.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo siap mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025. Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah telah diinstruksikan untuk proaktif dalam menyiapkan dokumen serta memberikan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kami siap bekerja sama dengan tim BPK dalam proses pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., menambahkan bahwa kesiapan administrasi dan koordinasi antar perangkat daerah terus diperkuat guna memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar tanpa kendala yang berarti.
Dengan dilaksanakannya entry meeting ini, diharapkan seluruh tahapan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan. Pemerintah Kabupaten Karo juga berharap dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian opini atas laporan keuangan, sebagai indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Melalui komitmen yang kuat serta sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karo dapat semakin baik, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (karodaily/rill)
