Saturday, 21 November 2026
kontak@karodaily.id
Crime and JusticeFokus

Dua Surat Terbit di Tengah Gelombang Protes atas Hutan Sibayak yang “Terkoyak”, Upaya Penegakan Hukum Diminta Tidak Surut

Alat berat yang digunakan dalam pengerjaan jalur di Gunung Sibayak.(ist/dok)

KARODAILY.id, Berastagi – Di tengah gelombang protes dan desakan penegakan hukum atas dugaan kerusakan kawasan hutan konservasi Gunung Sibayak, UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan menerbitkan dua surat sekaligus pada Jumat (20/11/2026). Kedua surat tersebut berkaitan dengan pembukaan kembali jalur pendakian mulai 23 November 2026 serta pelaksanaan penanaman pohon dan aksi peduli lingkungan selama dua hari, 21–22 November 2026.

Penerbitan dua surat tersebut menjadi perhatian publik. Pasalnya, sebelumnya penutupan sementara jalur pendakian Gunung Sibayak telah diperpanjang hingga 5 Desember 2026. Namun, melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4/111/UPTD TAHURA BB/XI/2026 tertanggal 20 November 2026, Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, menetapkan jalur pendakian kembali dibuka untuk umum mulai Senin, 23 November 2026. Keputusan ini sekaligus memajukan jadwal pembukaan sekitar 12 hari dari batas waktu penutupan sebelumnya.

Sementara itu, surat kedua bernomor 500.4/110/UPTD TAHURA BB/XI/2026 merupakan undangan kegiatan penanaman pohon di kawasan Gunung Sibayak. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi UPTD Tahura Bukit Barisan bersama PT Pariban Sibayak Zilena selaku pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA) di kawasan tersebut.

Penanaman dijadwalkan berlangsung pada Sabtu dan Minggu, 21–22 November 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini melibatkan pemerintah, pemegang izin PB-PSWA, unsur TNI/Polri, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, media, serta berbagai elemen masyarakat.

Dua surat yang dikeluarkan oleh UPTD Tahura Bukit Barisan dalam menyikapi kondisi terakhir di Gunung Sibayak.(ist)

Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penanaman sekitar 1.500 hingga 2.000 bibit pohon selama dua hari kegiatan tersebut. Jenis tanaman yang disiapkan antara lain macadamia, trembesi, mahoni, dan sejumlah jenis pohon lainnya yang dinilai sesuai dengan kondisi kawasan Gunung Sibayak pada ketinggian sekitar 2.212 meter di atas permukaan laut.

“Selama dua hari kita akan menanam sekitar 1.500–2.000 bibit pohon macadamia, trembesi dan mahoni serta lainnya, dengan ketinggian bibit sekitar kurang lebih 50 sentimeter. Juga pohon lainnya yang cocok di ketinggian 2.212 meter di atas permukaan laut,” ungkap Faisal, Jumat (20/11/2026).

Langkah penghijauan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemulihan vegetasi kawasan yang terdampak pembukaan lahan. Namun, di tengah rencana penanaman kembali dan pembukaan jalur pendakian, desakan agar dugaan kerusakan hutan Sibayak diusut secara menyeluruh justru belum surut.

Sejumlah pihak menilai pemulihan kawasan melalui penanaman pohon memang penting, tetapi tidak boleh berhenti sebatas kegiatan penghijauan. Asal-muasal pembukaan lahan, legalitas pekerjaan, dokumen perencanaan, pihak pelaksana, hingga proses pemberian persetujuan harus tetap ditelusuri agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Mangapul Purba.(ist)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba, meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, UPTD Tahura Bukit Barisan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait, serta instansi kehutanan yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum agar tidak tinggal diam.

Menurutnya, revitalisasi kawasan, pemulihan vegetasi, dan penghijauan harus menjadi prioritas. Namun, langkah tersebut mesti berjalan beriringan dengan penyelidikan terhadap asal-muasal kegiatan yang telah memicu kerusakan dan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Pemerintah harus melakukan pemeriksaan terhadap legalitas pembukaan jalur, dokumen perencanaan, sumber anggaran, pihak pelaksana, serta siapa yang memberikan persetujuan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan hukum yang tegas dan transparan,” tandas Mangapul sebagaimana dilansir Sora1News.com, Sabtu (21/11/2026).

Desakan pemeriksaan juga datang dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Ia meminta Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pembukaan lahan yang disebut-sebut sebagai jalur evakuasi di kawasan Gunung Sibayak.

Gubsu Bobby Nasution saat meninjau pembukaan jalur evakuasi di Gunung Sibayak di Kabupaten Karo yang disorot. (Nizar Aldi/detikSumut)

“Lagi kita minta itu diperiksa oleh Inspektorat. Jadi, walaupun kemarin disampaikan Dinas Kehutanan akan diperiksa Gakkum ya, tapi kita minta Inspektorat juga ikut periksa sejauh mana,” kata Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026), sebagaimana dilansir detikSumut.

Pemeriksaan oleh Inspektorat tersebut diharapkan dapat mengungkap sejauh mana tanggung jawab dan proses yang berlangsung di lingkungan instansi terkait. Langkah ini juga melengkapi rencana pemeriksaan oleh penegak hukum kehutanan (Gakkum) yang sebelumnya telah disampaikan.

Sorotan terhadap kerusakan kawasan Sibayak turut disuarakan anggota Komisi III DPR RI, Hinca IP Pandjaitan XIII. Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan hutan harus ditindak tegas dengan hukuman yang memberikan efek jera.

“Kepada para pelakunya, saya kira penegakan hukum yang paling berat harus dilakukan. Karena itu kejahatan, kejahatan terhadap hutan kita,” tegasnya.

Anggota DPR RI Hinca Pandjaitan kritisi kerusakan bentang hutan Sibayak yang kini viral di media sosial.(ist/sc/ig)

Hinca menilai persoalan kerusakan hutan Gunung Sibayak tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebagai kawasan konservasi, hutan tersebut harus dijaga dan dilindungi karena menyangkut kepentingan lingkungan, keseimbangan ekosistem, serta keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Ia juga sebelumnya menyatakan akan melihat langsung kondisi kerusakan kawasan Gunung Sibayak untuk memastikan persoalan tersebut mendapat perhatian serius.

Di tingkat masyarakat sipil, DPD Walantara Kabupaten Karo melalui ketuanya, Juliadi Kaban, bahkan telah membawa persoalan dugaan eksploitasi hutan Gunung Sibayak ke ranah pengaduan hukum. Pada Rabu (18/11/2026),

Aktivis DPD Walantara Karo Juliadi Kaban,SH, usai membuat pengaduan ke Kejati Sumut terkait kerusakan hutan Gunung Sibayak.(ist)

Walantara resmi menyampaikan pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan praktik eksploitasi hutan di kawasan tersebut.

Walantara menilai kegiatan yang diduga sebagai eksploitasi itu berpotensi mengancam kehidupan masyarakat Kabupaten Karo, khususnya warga yang bermukim di sekitar lereng Gunung Sibayak.

Pengaduan tersebut menjadi salah satu bentuk desakan agar persoalan kerusakan kawasan konservasi tidak hanya diselesaikan melalui penghijauan, tetapi juga ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh dan penegakan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.(karodaily/ nanang/berbagaisumber).

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.