Friday, 20 November 2026
kontak@karodaily.id
FokusJurnal Kabupaten

Bupati Karo Buka Raker Peningkatan Pelayanan Publik, Dorong Birokrasi Berorientasi Melayani

Bupati Karo buka Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2026.(ist)

KARODAILY.id, Kabanjahe – Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menegaskan pentingnya transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Seluruh perangkat daerah diminta meninggalkan pola kerja yang berorientasi pada kepentingan internal dan beralih pada budaya kerja yang mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat membuka secara resmi Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Rakoetta Brahmana, Kantor Bupati Karo, Kamis (19/11/2026).

Rapat kerja tersebut menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, S.Sos., M.SP., sebagai narasumber untuk memberikan penguatan terkait peningkatan standar dan kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Bupati Karo menyampaikan bahwa pelayanan publik merupakan wajah nyata kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah menjadi salah satu tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, mewujudkan pelayanan publik yang prima tidak cukup hanya dengan menjalankan rutinitas administratif. Dibutuhkan upaya berkelanjutan melalui transformasi sistem, pembenahan tata kelola pemerintahan, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Bupati secara khusus mengingatkan agar budaya birokrasi yang selama ini cenderung ingin dilayani harus diubah menjadi budaya melayani. Aparatur pemerintah dituntut lebih responsif, profesional, sederhana, dan fleksibel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa birokrasi yang bersih dan didukung tata kelola yang cepat serta sumber daya manusia aparatur yang berkualitas akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat melalui kemudahan memperoleh layanan, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat regional maupun nasional.

Selain pembenahan sumber daya manusia dan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi perhatian. Bupati mendorong peningkatan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar masyarakat dari berbagai lapisan dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah, cepat, dan transparan.

Paradigma kerja yang masih bersifat egosektoral juga diminta untuk ditinggalkan. Setiap perangkat daerah harus membangun koordinasi dan sinergi, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh batas-batas kewenangan maupun kepentingan masing-masing organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan pelayanan publik sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Karo, pemerintah daerah telah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 060/0820/ORG/2025 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Melalui instruksi tersebut, seluruh perangkat daerah diarahkan untuk melaksanakan sejumlah langkah konkret, mulai dari menyusun dan menetapkan standar pelayanan, memublikasikan komponen pelayanan (service delivery), hingga menetapkan dan mengumumkan maklumat pelayanan kepada masyarakat melalui lokasi pelayanan, papan pengumuman, serta media sosial resmi perangkat daerah.

Selain itu, perangkat daerah diwajibkan menempatkan aparatur yang kompeten, dilengkapi identitas dan pakaian dinas sesuai ketentuan. Pengelolaan pengaduan masyarakat juga harus diperkuat melalui pembentukan tim pelaksana, penyediaan sarana pengaduan, publikasi tata cara penyampaian keluhan, serta tindak lanjut terhadap setiap pengaduan yang diterima.

Instruksi tersebut turut menekankan pentingnya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala. Hasil survei harus dipublikasikan sebagai bentuk keterbukaan sekaligus bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah.

Selanjutnya, setiap perangkat daerah diminta melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik hingga ke unit pelayanan terkecil sesuai kewenangannya.

Melalui rapat kerja ini, Pemerintah Kabupaten Karo diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menerapkan standar pelayanan, meningkatkan akuntabilitas, serta membangun birokrasi yang semakin terbuka dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, serta peserta rapat kerja.(karodaily/nanang).

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.