WALHI dan PP 98 Desak Menteri Kehutanan Turun Tangan, Dugaan Perusakan Hutan Sibayak Disorot

KARODAILY.id, Medan – Aktivitas pembukaan jalur menggunakan alat berat ekskavator dan kegiatan motor trail di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menuai kecaman dari kalangan aktivis lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni segera turun tangan dan menghentikan seluruh pekerjaan yang berpotensi merusak kawasan hutan tersebut.

Desakan itu muncul setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan aktivitas ekskavator dan rombongan sepeda motor trail di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, yang merupakan bagian dari bentang alam Gunung Sibayak.
Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, sebagaimana dilansir Nusantara Terkini, Kamis (19/11/2026), menilai keberadaan alat berat dan aktivitas motor trail di kawasan Tahura Bukit Barisan berpotensi mengancam kelestarian hutan penyangga Sumatera Utara dan Aceh.
Menurutnya, kawasan tersebut merupakan bagian dari bentang alam Pegunungan Bukit Barisan yang memiliki keterkaitan ekologis dengan Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh.
Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah bagian kawasan sekitar Gunung Sibayak mengalami kerusakan dan diduga digunakan sebagai jalur kegiatan trabas motor trail. Selain itu, tampak pula alat berat ekskavator yang beroperasi di lokasi dengan tujuan yang saat itu belum diketahui secara jelas.
Aktivitas tersebut semakin menuai sorotan karena berlangsung di tengah penutupan jalur pendakian Gunung Sibayak oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kepentingan pemulihan ekosistem. Penutupan itu diberlakukan mulai 15 Oktober hingga 15 November 2026 berdasarkan surat Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan.
Rianda mengatakan, WALHI mendesak Menteri Kehutanan segera menghentikan seluruh pekerjaan yang menggunakan alat berat di kawasan hutan Gunung Sibayak. Pasalnya, aktivitas pembukaan jalur dinilai berpotensi merusak ekosistem, termasuk tumbuhan endemik yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan pandan hutan yang disebut telah tumbuh selama ratusan hingga ribuan tahun.
“WALHI mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar menghentikan seluruh pekerjaan yang menggunakan alat berat di Gunung Sibayak dan mendesak Kementerian Kehutanan mengusut aktivitas motor trail dan penggunaan ekskavator, termasuk pihak penyelenggara, pelaksana pekerjaan, dan pengelola kawasan hutan yang terlarang untuk dieksploitasi,” tegas Rianda.
Selain penghentian aktivitas, WALHI juga meminta dilakukan pemeriksaan ekologis secara independen untuk mengetahui dampak pekerjaan terhadap kondisi jalur, tanah, vegetasi, serta aliran air di kawasan tersebut.
WALHI turut mendesak pemerintah membuka dokumen perencanaan, persetujuan kegiatan, dokumen lingkungan yang dipersyaratkan, hingga sumber anggaran pengerjaan jalur. Aparat kepolisian juga diminta menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran serta mewajibkan pemulihan terhadap bagian kawasan Tahura Bukit Barisan dan Gunung Sibayak yang mengalami kerusakan.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Perhimpunan Pergerakan 98 (PP 98) Sumut sekaligus Koordinator Wahana Pecinta Alam Sumut, Jackkianto Situmorang, menyatakan akan melaporkan sejumlah pihak yang diduga menjadi inisiator kegiatan pembukaan jalur dan aktivitas motor trail di kawasan tersebut ke Polda Sumut.
Jackkianto menilai pihak-pihak yang terlibat maupun yang diduga membiarkan aktivitas alat berat dan puluhan motor trail di kawasan hutan harus dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Berbekal rekaman video yang beredar di media sosial, Jackkianto bersama sejumlah aktivis lingkungan berencana menyampaikan laporan ke Polda Sumut pada Senin pekan depan, bersama aktivis WALHI.
“Kami mengumpulkan bukti bahwa ada pengusaha lokal Sumut dan pengusaha nasional yang juga artis di belakang kegiatan pembukaan jalur di kawasan Gunung Sibayak hingga ke area pemandian air panas di Lau Sidebuk-debuk. Jika aktivitas itu tidak dihentikan, nantinya pengusaha tersebut akan mengelola kawasan Gunung Sibayak persis seperti pengelolaan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Modusnya dimulai dengan pembukaan jalur evakuasi kepada para pendaki Sibayak yang nantinya akan dibangun sebagai jalan permanen,” ungkap pria yang akrab disapa Jack tersebut.
Di sisi lain, Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, melalui surat klarifikasi bernomor 500.4/108/UPTD TAHURA BB/XI/2026, menyampaikan bahwa pengerahan ekskavator merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan kawasan untuk meningkatkan aksesibilitas sekaligus menyediakan jalur evakuasi bagi para pendaki.
Terpisah, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa pembukaan lahan di kawasan hutan Gunung Sibayak dengan dalih pembangunan jalur evakuasi pendaki merupakan tindakan yang salah.
Bobby juga menyatakan akan mencari tahu pihak yang memberikan izin pelaksanaan kegiatan off-road atau motor trail di kawasan Gunung Sibayak yang diduga telah merusak berbagai jenis vegetasi di gunung vulkanik tersebut.
Sorotan dari WALHI, PP 98, dan Gubernur Sumatera Utara ini semakin memperkuat tuntutan agar aktivitas di kawasan Gunung Sibayak ditelusuri secara transparan. Kejelasan perizinan, tujuan pembukaan jalur, pihak yang bertanggung jawab, serta dampak ekologisnya menjadi hal penting untuk memastikan kawasan hutan konservasi tersebut tidak mengalami kerusakan lebih luas.(karodaily)








