Anggota Komisi II DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu dan Bawaslu RI Dorong Pengawasan Pemilu Berbasis Partisipasi Masyarakat
KARODAILY.id, Kabanjahe – Anggota Komisi II DPR RI, Bob Andika Mamana Sitepu, S.H., M.H., bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di dua kecamatan di Kabupaten Karo.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Jambur Desa Kuta Gugung, Kecamatan Naman Teran, Kamis (29/10/2026), kemudian berlanjut di Balai Jambur Desa Sari Manis, Kecamatan Barusjahe, Jumat (30/10/2026).
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi agar berjalan sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil.
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Bawaslu RI, Drs. Eliezer Barus, M.Si., serta jajaran pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, yakni Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Romson Poskoro Purba, S.T., S.H., M.H.; Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan, Payung Harahap, S.E., M.M.; serta Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.
Turut hadir pula Komisioner Bawaslu Kabupaten Karo, Gemar Tarigan, S.T., Dr. Oda Kinata Banurea, M.Pd., dan Sudiman, S.Pd.I., bersama Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo, Jeffrianto Sihotang, S.H., M.Si.
Kehadiran unsur pemerintah setempat juga terlihat melalui Camat Naman Teran, Silok Pardomuan Siregar, SKM., M.AP., Kepala Desa Kuta Gugung, serta Kepala Desa Sari Manis.
Dalam pemaparannya di hadapan peserta sosialisasi, Bob Andika Mamana Sitepu menekankan bahwa pengawasan pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Bawaslu, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, masyarakat memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya datang ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilih, tetapi juga perlu mengambil bagian dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan partisipatif, termasuk peran dalam memantau tahapan pemilu, mengenali potensi pelanggaran, serta menyampaikan informasi atau melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu melalui mekanisme yang berlaku.
Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mencederai proses demokrasi.
Sinergi antara DPR RI, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Kabupaten Karo, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang lebih kuat.
Melalui kegiatan di Kecamatan Naman Teran dan Barusjahe ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif masyarakat untuk turut menjaga integritas pemilu. Dengan pengawasan yang melibatkan seluruh elemen, penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas di Kabupaten Karo dapat semakin diwujudkan.(karodaily/nanang/ rill).
