KARODAILY.id, Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak delapan fraksi partai politik di DPR RI secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran yang selama ini menjadi sorotan publik.
Pengajuan tersebut disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang menerima langsung perwakilan seluruh fraksi pengusul.
Delapan fraksi yang menyatakan dukungan terhadap pengajuan HMP tersebut terdiri atas Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Gerindra.
Masing-masing fraksi menyerahkan dokumen usulan sekaligus menyampaikan alasan dan jumlah anggota yang mendukung penggunaan hak konstitusional DPR tersebut.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP menyampaikan bahwa terdapat 14 anggota fraksi yang ikut mengusulkan HMP. Fraksi Golkar melalui Ahmad Doli Kurnia menyebut sebanyak 13 anggotanya turut menandatangani usulan tersebut.
Sementara itu, Fraksi NasDem menyatakan dukungan penuh melalui Sugeng Suparwoto. Menurutnya, seluruh anggota Fraksi NasDem telah sepakat mengajukan HMP karena dinilai tidak ada lagi jalan lain untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Fraksi PKB melalui Muhammad Khozin menyampaikan terdapat 14 anggota yang menandatangani usulan. Kemudian Fraksi PKS melalui Mardani Ali Sera menyebut sebanyak 28 anggota fraksinya mendukung pengajuan HMP.
Dari Fraksi PAN, Sarifudin Sudding menyampaikan sejumlah pertimbangan hukum, termasuk merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait persoalan dokumen keterangan ijazah Gibran.
Selanjutnya, Fraksi Demokrat melalui Benny K Harman dan Hinca Panjaitan menyampaikan dukungan 18 anggota fraksi. Mereka menilai persoalan persyaratan pencalonan Wakil Presiden perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Adapun Fraksi Gerindra menjadi fraksi terakhir yang menyampaikan usulan. Melalui Azis Subekti, Gerindra menyebut sebanyak 11 anggotanya ikut mengajukan HMP.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak tersebut diatur dalam Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Saan menjelaskan, Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket, maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Termasuk apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara maupun wakil kepala negara.
“Sehubungan dengan hal tersebut, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk dapat menyampaikan usulannya. Saya akan mulai sesuai urutan partai yang ada di DPR,” ujar Saan saat membuka rapat.
Dengan diserahkannya dokumen dari delapan fraksi tersebut, persoalan ijazah Gibran kini memasuki jalur pembahasan politik dan konstitusional di parlemen.
Meski demikian, pengajuan HMP belum serta-merta berarti Gibran resmi dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya. Usulan tersebut masih harus melalui tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk proses pembahasan di DPR serta mekanisme konstitusional yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR.
Perkembangan ini menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional, mengingat seluruh fraksi partai politik di DPR RI tercatat ikut menyampaikan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.(karodaily/nanang/berbagaisumber).
