Terlibat Sadap Presiden, Irjen Ahrie Sonta Nasution Dipecat Tidak Hormat dari Kepolisian
KARODAILY.id, Jakarta– Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) menjatuhkan sanksi administratif kepada eks Kadivkum Mabes Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dengan pemecatan dari kepolisian. Mantan ajudan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipecat terkait dugaan pelanggaran etik kasus penyadapan ilegal dengan salah satu korban Presiden Prabowo Subianto.
“Sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Jhonny Eddizon Isir, dalam konferensi pers di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026), sebagaimana dilansir tirto.id.
Isir menerangkan, dalam sidang itu juga dinyatakan bahwa Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran, sehingga dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Perbuatan itu berupa menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur.
Menurut Isir, dalam persidangan telah dipastikan perbuatan itu dilakukan saat Ahrie Sonta menjabat Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Namun, usai putusan dibacakan, Ahrie Sonta menyatakan akan melakukan upaya lanjutan atas putusan tersebut.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” ungkap Isir.
Isir menyampaikan, persidangan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 20.10 WIB. Sejumlah saksi pun dihadirkan dalam sidang tersebut.
Atas dugaan perbuatan tersebut, terduga pelanggar AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Kemudian, Pasal 5 ayat 1 huruf c dan huruf g terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan, dan Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian. Serta, tidak menaati larangan di Pasal 11 ayat 1 huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan.
Ditambahkan Isir, selanjutnya akan dilakukan lanjutan sidang kepada terduga pelanggar lainnya dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas. Sidang ini pun menghadirkan Kompolnas sebagai pengawas eksternal sebagai bukti keterbukaan Polri dalam penanganan perkara.
“Kaitan sama jadwal, nanti akan kami sampaikan setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin kode etik terduga pelanggar yang lain,” tutur Isir.(karodaily).
