KaroDaily,JAKARTA-Bahas tumpang tindih dana stimulan pengungsi, Bupati Karo dan jajaran hadiri undangan Kemenko PMK guna rapat koordinasi(Rakor),Jumat(09/06/2017). Diharapkan kedepan tidak ada lagi carut marut tata kelola keuangan buat pengungsi.
Bupati Karo, Terkelin Berahmana, SH meminta adanya koordinasi matang dalam penanganan dana pengungsi sehingga tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di BNPB, PMK sebagai Dana Hibah Stimulan langsung untuk pengungsi di Karo.
“Kita mohon adanya sinkronisasi dengan regulasi yanga ada di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ,” ujar Bupati Karo.
Menyahuti itu, Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana pada Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Dra. Detty Rosita, M.Pd, berjanji akan menggelar pertemuan lebih luas lagi dengan para pihak agar dalam penerapannya distribusi dana tidak tumpang tindih.
“Kita ingin kedepannya tidak terdapat masalah, untuk itu saya akan undang semua yang berkaitan dengan hal tersebut diatas, baik BPK RI , BNPB, Staf Presiden, Dirjen Keuangan, Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan, BPK perwakilan Sumut, Ketua DPRD Karo, dan akan saya jadwalkan hari selasa tanggal 13 juni 2017 pukul 10.00 WIB kita semua bertemu di gedung Utama PMK,” beber Rosita.
Terpisah, Staf Kepresidenan ,Roy Abimanyu mengatakan pihaknya akan siap memenuhi undangan dari PMK tersebut.
”Saat rapat nanti tangal 13 juni 2017 saya bersama Abed Nego Tarigan sebagai Perwakilan Staf Presiden akan hadir,” janjinya.
Pada rapat itu Terkelin Berahmana,SH datang didampingi Plt Sekdakab Karo Jernih Tarigan, Asisten 1 Pemerintahan, Drs Suang Karo -karo, Kalak BPBD Karo, Ir. Martin Sitepu, Inspektorat Karo, Philemon Brahmana serta anggota DPRD Karo Thomas Joverson Ginting.(karodaily/iwan).
Penulis : Iwan
Editor : Nanang
