Hinca Panjaitan, HPI Karo, Relawan PINK, Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusakan Hutan Sibayak, Desak Komnas HAM Turun Tangan

KARODAILY.id, Berastagi – Dugaan kerusakan kawasan hutan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memasuki babak baru. Anggota Komisi III DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III, Hinca Panjaitan, bersama Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Karo, Relawan PINK, Rumah Aspirasi Hinca Panjaitan, serta sejumlah pegiat lingkungan mendeklarasikan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF), Sabtu (21/11/2026).

Dilansir MedanToday.com, pembentukan tim ini menjadi langkah untuk mengungkap secara terang dugaan perusakan ekosistem di kawasan hutan konservasi Gunung Sibayak, termasuk aktivitas pembukaan lahan yang diduga menggunakan alat berat. Investigasi diperlukan guna memastikan bagaimana kerusakan terjadi, siapa pihak yang terlibat, serta siapa yang harus bertanggung jawab.
Dalam pernyataannya, Hinca menyoroti kerusakan vegetasi endemik pandan yang tumbuh di kawasan Gunung Sibayak. Ia bahkan menggunakan istilah “genosida” untuk menggambarkan kehancuran tanaman endemik tersebut, sebagai bentuk keprihatinan atas ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang menjadi bagian penting dari ekosistem kawasan.
Menurut Hinca, persoalan kerusakan hutan Sibayak tidak dapat dipandang hanya sebagai hilangnya pepohonan atau berubahnya bentang alam. Lebih dari itu, terdapat ancaman terhadap warisan ekologis, sejarah, dan kebudayaan masyarakat Karo yang memiliki hubungan erat dengan kawasan Gunung Sibayak.
Atas dasar itu, ia mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun langsung melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hinca juga meminta agar izin pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan kawasan tersebut dicabut. Selain itu, seluruh aktivitas di lokasi yang dipersoalkan diminta dihentikan sementara sampai proses pemeriksaan dan investigasi memperoleh kejelasan.
Sementara itu, laporan mengenai luasan kawasan yang mengalami kerusakan diperkirakan mencapai sekitar enam hektare. Angka tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan langsung di lapangan, pemetaan kawasan, serta pengumpulan bukti dan keterangan dari berbagai pihak terkait.
Keberadaan TPF diharapkan dapat mengumpulkan fakta secara objektif, menelusuri kronologi aktivitas pembukaan kawasan, memeriksa dokumen perizinan, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kewenangan maupun keterlibatan dalam kegiatan tersebut.
Sejumlah pertanyaan mendasar pun menjadi pekerjaan penting tim ini: siapa yang memberikan izin, siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan kawasan konservasi tersebut?
Pertanyaan itu penting dijawab melalui bukti dan proses pemeriksaan yang transparan, bukan sekadar dugaan ataupun saling melempar tanggung jawab.
Pembentukan Tim Pencari Fakta diharapkan tidak berhenti sebagai deklarasi atau pernyataan keprihatinan. Publik menunggu hasil investigasi yang dapat membuka fakta sebenarnya, sekaligus mendorong tindak lanjut dari instansi berwenang melalui mekanisme penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, kerusakan hutan konservasi bukan hanya persoalan perubahan bentang alam hari ini. Ada ekosistem yang membutuhkan waktu panjang untuk tumbuh dan pulih, ada keanekaragaman hayati yang terancam, serta ada warisan alam yang harus dijaga untuk generasi mendatang.
Menanam kembali pohon yang hilang mungkin dapat dilakukan, tetapi mengembalikan ekosistem yang telah rusak tidak semudah menanam bibit baru. Karena itu, pengungkapan fakta dan pertanggungjawaban atas dugaan kerusakan Gunung Sibayak menjadi hal yang tidak boleh berhenti di tengah jalan.(karodaily).








