Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Meluas, Empat Jenderal Jadi Tersangka, Dugaan Makar Diusut

KARODAILY.id, Jakarta – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Empat perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, telah ditetapkan sebagai tersangka. Polri juga membuka penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Perkembangan ini disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Empat perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sejak 2025.

Kapolri menjelaskan, laporan polisi terkait perkara ini diterbitkan pada 31 Oktober 2026. Setelah memeriksa enam saksi dan empat ahli, penyidik meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan pada 1 November 2026.

Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR RI, Suyudi mengungkapkan bahwa Listyo Sigit diduga berperan sebagai pemberi perintah sekaligus end user atau penerima akhir hasil penyadapan.

“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi.

Sementara itu, Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan hasil pemantauan kepada Listyo Sigit. Adapun Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan resmi penyidik.

Ahrie juga diduga memerintahkan pengawasan atau surveillance terhadap pihak tertentu serta penghapusan sejumlah data elektronik yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Terkait penahanan, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso ditempatkan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026 berdasarkan pertimbangan kesehatan.

“Sementara itu, pada 5 November 2026 SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah,” ujar Suyudi.

Penyidik juga mendalami keterlibatan seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) berinisial TK. Sosok tersebut diduga diperintahkan Ahrie Sonta untuk melakukan surveillance.

Kadivhumas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa TK sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Keterangannya juga didalami penyidik untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Perkembangan lain yang menjadi perhatian adalah penerbitan laporan polisi baru untuk menyelidiki dugaan tindak pidana turut serta atau permufakatan jahat melakukan makar. Kapolri menegaskan, penyelidikan tersebut dilakukan secara terpisah guna memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana makar.

Dorongan penerapan pasal makar juga disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Dalam kesimpulan rapat kerja, Komisi III meminta Polri menerapkan pasal makar terhadap para tersangka apabila unsur hukumnya terpenuhi serta mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman menyebut dugaan tindakan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri itu sebagai “perbuatan menikam dari belakang”.

“Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ujarnya.

Komisi III DPR RI juga mengapresiasi langkah Polri dalam mengungkap perkara tersebut. Namun, penanganannya diminta tetap dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam perkara utama, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Untuk dugaan penghilangan dokumen elektronik, penyidik menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Sementara dugaan akses ilegal dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan. Penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana.

Dari sisi etik, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Namun, yang bersangkutan menyatakan akan mengajukan banding.

Sementara itu, delapan saksi dalam perkara ini telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena dugaan ancaman. Permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan.

Kasus ini kini berkembang menjadi perkara hukum yang mencakup dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, penghilangan dokumen elektronik, pelanggaran etik, hingga penyelidikan dugaan makar.

Publik kini menantikan pengungkapan lebih lanjut mengenai motif, sasaran penyadapan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.(karodaily/berbagaisumber).