Monday, 20 October 2025
kontak@karodaily.id
FokusJurnal KabupatenSumatera Utara

Hadiri Musrenbang RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 Sumut, Bupati Karo Tegaskan Komitmen Dukung Kolaborasi dan Peningkatan Investasi Daerah

Bupati Karo Antonius Ginting dengan pakaian khas dab kebesaran Suku Karo.(ist/kominfokaro)

KARODAILY.id, Medan – Bupati Karo Brigjen Pol (P) DR. Dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara Pemkab Karo dengan Pemprov Sumut saat gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Sumut, Senin, (05/05/2025) di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.

Dengan mengenakan pakaian kemegahan Suku Karo, Antonius Ginting lebih jauh mengatakan Musrenbang RPJMD Sumut 2025 – 2029 dan RKPD 2026 Sumut dipandang sangat strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah (Karo) dengan arah pembangunan di Provinsi Sumut.

Bupati Karo Antonius Ginting.(ist/kominfokaro)

Antonius juga menilai forum Musrenbang RPJMD Sumut 2025 – 2029 dan RKPD 2026 Sumut dirasakan cukup penting dalam mengembangkan potensi daerah, khususnya sektor pariwisata dan pertanian, yang menjadi kekuatan utama Kabupaten Karo.

“Pemerintah Kabupaten Karo siap mendukung penguatan investasi dan inovasi pembiayaan daerah melalui kolaborasi, termasuk pengembangan BUMD dan sektor unggulan lokal,” ujar Bupati Karo.

Sikap Antonius Ginting ini menindaklanjuti pernyataan Bobby Nasution. Dilansir infosumut saat membuka Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 Sumut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menargetkan nilai investasi yang masuk ke Sumut sebesar Rp100 triliun per tahun. Dengan banyaknya investasi yang masuk, maka indikator makro pembangunan seluruhnya juga ikut meningkat.

Gubernur Sumut Bobby Nasution.(ist/kominfokaro)

“Ketika investasi masuk, investasi berjalan baik, maka semua indikator (makro) akan menarik indikator lainnya, kalau ada investasi masuk, perusahaan buka, pabrik buka, pasti nilai pengangguran terbuka berkurang, PDRB perkapita meningkat dan lain-lainnya,” kata Bobby.

Investasi adalah salah satu yang hal yang menjadi sorotan Bobby Nasution pada Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 Sumut. Selain investasi, Ia juga menyoroti tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan inovasi yang tidak hanya bergantung dengan APBD.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemkab/Pemko bisa berkolaborasi dengan membuat BUMD bersama di beberapa sektor yang terkait dengan potensi unggulan yang ada di wilayah tersebut.Misalnya di Langkat, dengan migas atau di Mandailing Natal, dengan tambang emas.

Para kepala daerah se – Sumut.(ist/kominfokaro)

“Kita buat BUMD nya (bersama) kita kelola, otomatis dapat profit, membuka lapangan kerja, masyarakat sejahtera, bisa bagi deviden, PAD pun naik,” kata Bobby, mengajak para bupati dan wali kota yang hadir.

Pada pembukaan Musrenbang tersebut, Bobby Nasution juga menyampaikan target sasaran utama yang sekaligus menjadi indikator makro pembangunan tahun 2025 – 2029. Antara lain pertumbuhan ekonomi dari sebesar 5,03 % menjadi 7,6 %, PDRB perkapita dari sebesar Rp 73,57 juta menjadi Rp 115,3 juta, kontribusi PDRB provinsi 5,21% menjadi 5,30 %, penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5,60 % menjadi 5,20 sampai dengan 4,74%.

Selanjutnya penurunan kemiskinan dari 7,19% menjadi 3,82 – 2,82 %, peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 menjadi 0,59 poin, penurunan indeks gini dari 0,306 menjadi 0,287 sampai dengan 0,291 poin, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari sebesar 1 % menjadi 18,52 %.

Gubernur Sumut dan Kepala Daerah se – Sumut.(ist/kominfokaro)

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemprov Sumut bersama Badan Pusat Statistik tentang sinergi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan statistik sektoral Sumut, penandatanganan MoU oleh Pemprov Sumut dengan Administrator KEK Sei Mangkei, PT Kawasan Industri Nusantara, dan BPJS Ketenagakerjaan tentang pengelolaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei 2025-2026, dan Penandatanganan MoU antara Pemprov Sumut dengan Kemenkumham tentang penanganan permasalahan hukum berdasarkan keadilan restoratif di Sumut.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, para bupati dan wali kota se-Sumut.(karodaily/ berbagaisumber).

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.