KARODAILY.id, Kabanjahe – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Karo, Ny. Roswhita Antonius Ginting, menghadiri sekaligus memberikan dukungan penuh dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berfokus pada advokasi dan sosialisasi kewenangan kabupaten/kota ini dilaksanakan di Aula Rakoetta Brahmana, Kantor Bupati Karo, Selasa (07/04/2026). Acara dibuka oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Drs. Eddi Surianta Surbakti, M.Pd.
Dalam arahannya, Ny. Roswhita Antonius Ginting menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender bukan sekadar program formalitas, melainkan strategi penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh akses, partisipasi, serta manfaat pembangunan secara adil dan setara. Ia juga menekankan peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah dalam mengawal isu gender hingga ke tingkat desa.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kebijakan pembangunan di Kabupaten Karo ke depan semakin responsif gender. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang inklusif.
Beberapa poin penting yang dibahas dalam kegiatan ini antara lain penguatan kapasitas sumber daya manusia agar aparatur daerah memahami instrumen analisis gender, integrasi program kerja PKK dengan kebijakan pengarusutamaan gender pemerintah daerah, serta peningkatan aksesibilitas layanan publik yang ramah terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli TP PKK Ny. Dahlia Komando Tarigan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karo Ny. Rehmilna Gelora Kurnia Putra Ginting, pengurus TP PKK Kabupaten Karo, serta para penggiat pemberdayaan perempuan.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan perumusan langkah-langkah strategis guna memperkuat kelembagaan PUG di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Diharapkan, implementasi PUG pada Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung peningkatan indeks pembangunan gender di Kabupaten Karo. (karodaily/rill)
