KARODAILY.id, Jakarta – Posisi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan di tengah menguatnya dinamika politik di Senayan. Polemik ijazah yang selama ini menjadi perdebatan publik kini memasuki babak baru setelah lebih dari 25 anggota DPR RI diklaim telah menandatangani dokumen pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.
Langkah sejumlah legislator dari berbagai fraksi tersebut menandai munculnya dorongan politik untuk membawa persoalan dokumen pendidikan Gibran ke ranah konstitusional parlemen. Meski belum menjadi sikap resmi fraksi, pengumpulan tanda tangan itu memperlihatkan bahwa isu tersebut mulai mendapatkan perhatian lintas kelompok politik di DPR.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa jumlah anggota DPR yang telah memberikan dukungan sudah melampaui 25 orang. Dukungan tersebut terus bertambah sejak Senin malam hingga Selasa (10/11/2026).
Mardani bahkan memperlihatkan foto dirinya memegang dokumen berjudul “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat”. Namanya tercantum pada urutan pertama dalam dokumen tersebut.
“Hampir semua, lebih dari 25,” ungkap Mardani saat dikonfirmasi mengenai jumlah anggota DPR yang telah menandatangani dokumen itu.
Ia menjelaskan, para penandatangan berasal dari mayoritas fraksi, tetapi dukungan tersebut masih diberikan secara personal dan belum mengatasnamakan institusi fraksi masing-masing.
“Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR. Mayoritas fraksi tapi personal,” katanya.
Selain dokumen dukungan, Mardani juga memperlihatkan berkas yang memuat penjelasan serta pasal-pasal terkait dasar pengajuan HMP. Perkembangan ini membuat perhatian publik tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil pimpinan DPR dan masing-masing fraksi.
Di tengah perkembangan tersebut, isu mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden turut mencuat. Sebuah sumber di lingkungan pemerintahan yang dikutip sejumlah media menyebutkan bahwa Gibran berpeluang mundur apabila DPR menyepakati penggunaan HMP untuk menindaklanjuti polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakannya saat pencalonan.
“Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur,” ujar sumber tersebut.
Meski demikian, kabar pengunduran diri itu belum disertai pernyataan resmi dari Gibran maupun pihak Istana. Karena itu, informasi tersebut masih sebatas klaim sumber dan belum dapat dipastikan sebagai keputusan politik Wakil Presiden.
Ketua DPR RI Puan Maharani merespons isu tersebut dengan meminta masyarakat tidak terburu-buru berspekulasi. Menurutnya, berbagai kemungkinan yang belum terjadi sebaiknya tidak berkembang menjadi informasi yang dapat memicu keresahan publik.
“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” kata Puan seusai menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan juga memastikan bahwa Gibran hingga saat ini masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
“Masih Gibran, masih wapres,” ujarnya.
Pernyataan Puan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa kabar pengunduran diri belum menjadi kenyataan. Sementara mengenai usulan HMP, pimpinan DPR masih harus memperhatikan mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Polemik ini berawal dari persoalan dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi perdebatan setelah muncul pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA). Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Wakil Presiden.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal. Perkembangan putusan tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai konsekuensi hukum terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran.
Situasi tersebut mendorong sejumlah anggota DPR dan tokoh politik mengemukakan berbagai opsi pengawasan politik, mulai dari pembentukan panitia khusus hingga penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Kini, pengumpulan tanda tangan oleh puluhan legislator menjadi salah satu perkembangan paling menonjol dalam polemik tersebut.
Namun, dukungan lebih dari 25 anggota DPR belum otomatis berarti proses pemakzulan telah dimulai. HMP masih harus melewati tahapan sesuai mekanisme DPR dan ketentuan konstitusi yang mengatur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden.
Dengan demikian, Gibran kini berada di tengah dinamika politik dan konstitusional yang berkembang di parlemen. Di satu sisi, sejumlah legislator mulai menggalang dukungan untuk membawa persoalan ijazah ke mekanisme HMP. Di sisi lain, pimpinan DPR belum menyatakan bahwa proses pemakzulan telah resmi berjalan.
Babak berikutnya akan sangat ditentukan oleh sikap pimpinan DPR, keputusan fraksi-fraksi, serta perkembangan mekanisme konstitusional yang ditempuh. Senayan pun kini menjadi pusat perhatian publik dalam menunggu arah penyelesaian polemik yang menyeret nama orang nomor dua di Indonesia tersebut.(karodaily/berbagaisumber).
