KARODAILY.id, Medan – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri terus menjadi sorotan. Di tengah proses hukum yang berjalan, desakan pembentukan Tim Independen Gabungan Pencari Fakta (TIGPF) kembali mengemuka guna memastikan pengusutan perkara berlangsung transparan, menyeluruh, dan bebas dari konflik kepentingan.
Desakan tersebut disampaikan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Inisiator Sumatera Connection, Sutrisno Pangaribuan lewat keterangan tertulis, Minggu (08/11/2026). Ia meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah untuk membentuk tim independen yang melibatkan sejumlah lembaga negara dalam mengungkap seluruh rangkaian dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Menurut Sutrisno, pengusutan kasus ini tidak cukup hanya mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat secara langsung. Aparat juga perlu menelusuri motif, tujuan, penentuan target penyadapan, kemungkinan pihak yang memperoleh manfaat, hingga sumber pendanaan pengadaan peralatan dan operasionalnya.
Perkembangan perkara ini semakin menyita perhatian setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka pada 3 November 2026. Ketiganya berinisial LSP, ASN, dan EH. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik juga masih memeriksa seorang lainnya berinisial SU sebagai saksi.
Dalam penjelasan Bareskrim, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026. Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk.
Sasaran dugaan penyadapan tersebut disebut mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan, aktivis LSM, hingga kalangan pengusaha.
Sutrisno menilai, pengungkapan identitas pihak-pihak yang menjadi sasaran penyadapan juga harus dilakukan secara hati-hati. Ia menyoroti beredarnya informasi mengenai daftar yang disebut-sebut memuat hingga 6.000 nomor telepon atau dikenal dengan istilah 6K.
Menurutnya, daftar tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk memastikan siapa saja korban penyadapan maupun pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara, selama belum ada verifikasi dan penjelasan resmi dari penyidik.
Ia juga mengingatkan agar pihak-pihak yang mengklaim dirinya sebagai korban tidak serta-merta dianggap telah terbebas dari kemungkinan keterkaitan dengan rangkaian peristiwa tersebut. Sebaliknya, semua dugaan harus diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian yang objektif.
Sutrisno turut menyoroti keberadaan kelompok yang disebut sebagai Solo Gank. Menurutnya, tidak tercantumnya nama kelompok tersebut dalam daftar yang beredar tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan siapa perancang, pengendali, ataupun pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan penyadapan ilegal.
Untuk itu, ia mengusulkan agar TIGPF melibatkan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Keterlibatan berbagai lembaga tersebut dinilai penting agar pengusutan tidak hanya berfokus pada aspek pidana dan teknis penyadapan, tetapi juga menyentuh persoalan perlindungan hak asasi manusia, keamanan negara, kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, serta penelusuran aliran dana.
Sutrisno juga mengingatkan bahwa penanganan perkara yang tidak terbuka dan berlarut-larut berpotensi memunculkan spekulasi serta informasi yang belum terverifikasi di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi Polri maupun pemerintah.
Ia berharap Presiden Prabowo segera mempertimbangkan pembentukan TIGPF sebagai langkah untuk memastikan seluruh fakta terungkap tanpa tebang pilih.
Menurut Sutrisno, di tengah berbagai persoalan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat, pemerintah juga harus memastikan persoalan penegakan hukum dan kepercayaan publik mendapatkan perhatian serius.
“Pengusutan kasus penyadapan ilegal harus dilakukan secara menyeluruh, independen, dan transparan. Jangan sampai hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu, sementara motif, jaringan, dan aliran dana yang berkaitan dengan perkara ini tidak terungkap,” demikian harapan Sutrisno Pangaribuan.(karodaily/rill).
