Dari Airlangga ke Elite PSI, Sutrisno Pangaribuan Soroti Perubahan Peta Kekuasaan Politik
KARODAILY.id, Medan – Pengunduran diri sejumlah tokoh penting Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni Raja Juli Antoni, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha Djumaryo, menjadi sorotan dalam dinamika politik nasional. Peristiwa tersebut dinilai tidak sekadar sebagai persoalan internal partai, tetapi juga mencerminkan perubahan konfigurasi kekuasaan yang berpotensi memengaruhi posisi dan arah karier politik sejumlah elite.
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, pada siaran pers yang diterima KARODAILY.id, Selasa (10/11/2026) menilai fenomena tersebut mengingatkan publik pada pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar pada Agustus 2024. Menurutnya, kedua peristiwa itu memperlihatkan bagaimana perubahan dinamika kekuasaan dapat memengaruhi posisi seseorang dalam struktur politik dan keberlanjutan kariernya di dalam partai.
Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada 11 Agustus 2024. Saat itu, ia menyebut keputusan tersebut diambil untuk menjaga keutuhan partai sekaligus memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski demikian, pengunduran diri tersebut juga diwarnai berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya tekanan politik.
Dua tahun kemudian, perhatian publik kembali tertuju pada dinamika internal partai setelah sejumlah elite PSI dikabarkan meninggalkan partai tersebut. Giring Ganesha Djumaryo menyatakan mundur dari keanggotaan PSI dengan alasan sudah tidak lagi sejalan dengan partai. Sementara Raja Juli Antoni menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Sekretaris Jenderal sekaligus menyatakan tidak lagi terlibat dalam seluruh aktivitas PSI pada Senin (9/11/2026).
Nama Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka juga masuk dalam rangkaian pengunduran diri tersebut. Perkembangan ini menjadi perhatian mengingat ketiganya merupakan figur yang memiliki posisi strategis dalam perjalanan dan struktur organisasi PSI.
Melihat perkembangan tersebut, Sutrisno menilai pengunduran diri para elite PSI perlu dibaca dalam konteks hubungan politik antara partai dan lingkaran kekuasaan pemerintahan. Ia menduga, dinamika itu tidak terlepas dari perubahan pengaruh kelompok politik yang selama ini diasosiasikan dengan lingkaran Solo.
Menurutnya, ketika pengaruh suatu kelompok politik mulai melemah, sejumlah tokoh yang sebelumnya memiliki kedekatan berpotensi mengambil jarak untuk menjaga posisi dan kepentingan masing-masing. Fenomena tersebut ia gambarkan sebagai bentuk cuci tangan politik, yakni kecenderungan pihak-pihak tertentu menjauh dari figur atau kelompok yang sebelumnya menjadi bagian dari kedekatan politik mereka ketika situasi kekuasaan mulai berubah.
Ia juga menyoroti perjalanan PSI yang selama ini dikenal sebagai partai yang membuka ruang bagi sejumlah tokoh dari partai politik lain untuk bergabung. Dalam pandangannya, muncul ironi ketika partai yang pernah menjadi tempat berlabuhnya sejumlah elite politik justru menghadapi pengunduran diri tokoh-tokoh penting dari internalnya sendiri.
Di luar dinamika PSI, Inisiator Sumatera Connection tersebut turut menyinggung isu dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah elite politik dan pejabat negara. Ia menyebut adanya sejumlah pihak yang mengaku termasuk dalam sekitar 6.000 orang yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal oleh Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan pihak-pihak yang disebut terkait dengannya.
Namun, Sutrisno menekankan bahwa klaim tersebut harus diuji melalui pembuktian dan penjelasan resmi aparat penegak hukum. Ia mempertanyakan dasar penyebutan angka sekitar 6.000 korban, mengingat daftar resmi pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan belum diumumkan secara terbuka oleh Bareskrim Polri.
Menurutnya, pengakuan sebagai korban penyadapan tidak cukup hanya disampaikan secara sepihak. Publik membutuhkan transparansi mengenai siapa saja yang menjadi korban, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, apa dasar hukum tindakan tersebut, serta siapa yang harus bertanggung jawab apabila dugaan pelanggaran hukum terbukti.
Presidium Musyawarah Rakyat Nasional (Musran) itu juga mengaitkan persoalan tersebut dengan meningkatnya dinamika dan tekanan politik terhadap sejumlah figur di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perubahan sikap sejumlah elite yang sebelumnya disebut memiliki kedekatan dengan Listyo Sigit Prabowo, menurutnya, perlu dicermati secara kritis.
Ia berpandangan, rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa hubungan politik yang dibangun atas dasar kedekatan dan kepentingan kekuasaan tidak selalu bersifat permanen. Ketika konfigurasi politik berubah, loyalitas, posisi, bahkan hubungan antarelite pun dapat mengalami pergeseran.
Karena itu, pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Partai Golkar pada 2024 dan mundurnya sejumlah elite PSI pada 2026 menjadi dua peristiwa yang menurut Sutrisno layak dicermati sebagai gambaran dinamika politik nasional, terutama mengenai bagaimana perubahan peta kekuasaan dapat memengaruhi sikap dan pilihan politik para elite.(karodaily/nanang).
