KARODAILY.id, Kabanjahe – Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP, Kamis (02/10/2025) membuka secara resmi Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Karo yang digelar di Aula Kantor Bupati Karo, Kamis (02/10/2025). Rapat ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Karo Caprilus Barus, S.Sos., Asisten Administrasi Umum Mulianta Tarigan, S.Sos., serta Koordinator Wilayah SPPG Kab. Karo Sumber C. Sembiring, dan diikuti oleh seluruh camat serta perwakilan OPD terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Karo menegaskan pentingnya koordinasi yang solid antar instansi pelaksana agar program berjalan efektif dan terhindar dari persoalan di lapangan.
“Bangun komunikasi yang baik di antara instansi yang menangani MBG ini, agar hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita antisipasi lebih awal,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini sendiri membahas sejumlah poin penting, antara lain percepatan proses sertifikat laik higiene dan sanitasi, pengecekan harian terhadap penyelenggaraan makanan;, penerapan protokol keamanan pangan di sekolah, penanganan insiden dengan protokol khusus;, pengukuran status gizi peserta didik setiap bulan.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari lintas sektor, seperti Darmansyah Karo Sekali (Kasubbag Kesra Setda Karo) dan Triana Br Depari (Korwil SPPG Karo).
Sebagaimana diketahui, walaupun secara umum belum terdapat gejolak berarti atas pelaksanaan program MBG di Kabupaten Karo, namun sejumlah persoalan menyangkut kualitas hasil makanan yang diberikan kepada para siswa patut dipertanyakan.
KARIDAILY.id mendapatkan informasi yang di sejumlah sekolah yang ada di Berastagi sempat terjadi makanan yang akan dimakan sayurnya basi. Bahkan, terdapat beberapa orang tua yang secara mandiri membawa anak – anaknya ke layanan kesehatan setelah si anak mengalami pusing – pusing pasca mengkonsumsi MBG di sekolahnya.
Pemerintah Pusat tegaskan komitmen
Di tingkat nasional, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers yang digelar pada hari yang sama menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk mempercepat pelaksanaan MBG secara aman, layak, dan sesuai SOP.
“Program MBG adalah hak dasar warga negara untuk mendapatkan asupan gizi yang layak. Presiden telah memberikan instruksi tegas untuk memperbaiki sistem dan memperkuat tata kelola MBG,” kata Zulkifli.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa satuan layanan MBG yang bermasalah akan dihentikan sementara untuk dievaluasi secara menyeluruh. Ia juga menyoroti pentingnya pemulihan psikologis dan sosial masyarakat terdampak.
“Setiap insiden membawa dampak psikologis. Kepercayaan publik perlu kita jaga dan pulihkan,” ujarnya.
Meskipun beberapa titik mengalami penghentian sementara, pemerintah tetap melanjutkan percepatan pelaksanaan program sesuai arahan Presiden RI.(karodaily/nanang).
