Polri Dalami Penyerangan Aparat dan Pembakaran Kendaraan Dinas dalam Kericuhan LUT bagi Pengungsi Erupsi Sinabung di Siosar

KARODAILY.id, Karo – Polres Karo memfokuskan penanganan insiden kericuhan dalam proses penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) bagi masyarakat pengungsi erupsi Gunung Sinabung di kawasan Siosar, Kabupaten Karo, dengan mendalami dugaan tindak pidana penyerangan terhadap aparat, penganiayaan, hingga pembakaran kendaraan dinas.

Insiden yang terjadi Rabu (11/11/2026) tersebut mengakibatkan tiga personel aparat mengalami luka-luka. Selain itu, satu unit kendaraan dinas roda empat dan tiga unit kendaraan dinas roda dua dilaporkan dibakar dalam peristiwa yang melibatkan massa saat petugas gabungan melaksanakan kegiatan penyiapan lahan.

Polri menegaskan, pengungkapan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut menjadi bagian penting dari penanganan perkara. Aparat akan mendalami seluruh rangkaian kejadian, mulai dari dugaan pelemparan batu, penganiayaan terhadap petugas, perusakan hingga pembakaran kendaraan dinas.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha menyampaikan bahwa Polri menyayangkan terjadinya tindakan kekerasan dalam proses penyiapan lahan tersebut. Penanganan terhadap personel yang menjadi korban juga menjadi perhatian, bersamaan dengan upaya mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi.

“Kapolres Karo menegaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum dan komunikasi yang baik. Perbedaan pendapat maupun penolakan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang dapat disampaikan, namun tidak boleh diwujudkan melalui tindakan kekerasan, penganiayaan ataupun perusakan fasilitas,” ujar AKP Pedoman Maha dalam siaran pers yang diunggah pada sejumlah akun media sosial Polres Karo.

Ia menegaskan, setiap dugaan pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti secara profesional berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Setiap dugaan pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar dan memberikan kesempatan kepada aparat untuk menjalankan proses hukum secara profesional,” tambahnya.

Polres Karo juga akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam insiden tersebut. Pengungkapan secara menyeluruh diperlukan agar setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Sementara itu, kericuhan tersebut terjadi di tengah pelaksanaan program penyiapan LUT Siosar yang merupakan bagian dari upaya pemerintah memulihkan kehidupan masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung periode 2010–2016.

Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Dusun Lau Kawar, Kecamatan Namanteran, serta Desa Mardingding, Kecamatan Tiganderket. Pemerintah memfasilitasi masyarakat melalui penyediaan hunian tetap (huntap) dan lahan usaha tani sebagai sumber penghidupan serta penopang perekonomian keluarga setelah bertahun-tahun meninggalkan kampung halaman.

Dalam perjalanannya, penyediaan lahan tersebut menghadapi gugatan dari masyarakat sekitar sehingga penyelesaiannya harus melalui proses hukum yang cukup panjang. Setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada 2026, penyiapan lahan usaha tani mulai dilaksanakan pada 6 November 2026.

Di tengah proses tersebut, Polri mengingatkan bahwa perbedaan pandangan mengenai pengelolaan maupun pemanfaatan lahan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog, bukan dengan tindakan anarkis.

Polri mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap secara terang dugaan penyerangan, penganiayaan, dan pembakaran kendaraan dinas dalam insiden Siosar.

Lahan Usaha Tani tersebut merupakan bagian dari program Relokasi Tahap III pengungsi Sinabung yang diperoleh Pemkab Karo melalui kebijakan tukar-menukar kawasan hutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tertanggal 12 Oktober 2017.(karodaily/end).