Pemkab Karo Tegaskan Lahan 480,11 Hektare di Siosar untuk Pengungsi Sinabung, Penyiapan Lahan Usaha Tani Tetap Berlanjut

KARODAILY.id, Kabanjahe – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menegaskan komitmennya melanjutkan penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) seluas 480,11 hektare di kawasan relokasi Siosar yang diperuntukkan bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Penegasan ini menyusul terjadinya aksi anarkis saat pelaksanaan pekerjaan pembersihan dan penyiapan lahan, berupa pelemparan batu serta pembakaran kendaraan milik pemerintah.

Lahan tersebut merupakan bagian dari program Relokasi Tahap III pengungsi Sinabung yang diperoleh Pemkab Karo melalui kebijakan tukar-menukar kawasan hutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tertanggal 12 Oktober 2017.

Dalam keputusan tersebut, kawasan hutan produksi tetap seluas 480,11 hektare dilepaskan dalam rangka tukar-menukar kawasan hutan untuk kepentingan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Lahan itu kemudian diperuntukkan sebagai lahan usaha tani guna mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat setelah menempati rumah relokasi.

Berdasarkan informasi dalam infografis resmi Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Kamis (12/11/2026) lokasi kawasan tersebut berada pada koordinat 2°57’45.94” Lintang Utara dan 98°28’10.36” Bujur Timur, dengan elevasi 1.480,94 meter di atas permukaan laut.

Pemkab Karo juga menegaskan bahwa SK Nomor 547 Tahun 2017 tersebut belum pernah digugat ataupun dibatalkan oleh pengadilan mana pun sehingga menurut pemerintah masih berlaku sebagai dasar hukum penetapan peruntukan kawasan tersebut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Juspri Nadeak, Rabu (11/11/2026) menjelaskan bahwa penyiapan lahan usaha tani merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan pemenuhan hak-hak masyarakat pengungsi Sinabung.

Menurutnya, pemerintah telah memulai pekerjaan di lapangan melalui kegiatan pentraktoran. Sebelum pekerjaan dilaksanakan, pihaknya juga telah beberapa hari melakukan pendekatan dan negosiasi dengan masyarakat yang masih beraktivitas di kawasan tersebut.

Namun, upaya komunikasi itu tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan terakhir, terjadi tindakan anarkis berupa pelemparan batu dan pembakaran kendaraan yang digunakan petugas.

“Satu unit mobil kita terbakar, tiga unit sepeda motor juga terbakar tadi,” ungkap Juspri.

Ia membenarkan bahwa terdapat dua personel Polri yang ditugaskan untuk melakukan pengawalan. Selain unsur Polri, pengamanan juga melibatkan TNI sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan di kawasan relokasi.

Juspri menyebutkan, keterlibatan aparat tersebut merupakan bagian dari koordinasi dan kerja sama Pemkab Karo dengan Kodim 0205/Tanah Karo yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).

Meski terjadi insiden tersebut, ia menegaskan bahwa penyiapan lahan usaha tani tidak akan dihentikan karena merupakan bagian dari amanat program relokasi pengungsi Sinabung.

“Kegiatan ini sudah menjadi amanat dari relokasi. Karena itu, akan terus kita laksanakan, tetap kita laksanakan,” tegasnya.

Pihaknya berharap masyarakat yang masih melakukan aktivitas di atas lahan yang telah ditetapkan melalui SK Nomor 547 Tahun 2017 maupun izin pinjam pakai kawasan hutan Nomor 105 Tahun 2015 dapat meninggalkan kawasan tersebut agar pemerintah dapat melanjutkan pekerjaan dan memenuhi kewajibannya menyediakan lahan usaha tani bagi para pengungsi.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setdakab Karo Monica Maytrisna Purba, S.H, menjelaskan bahwa pembersihan lahan usaha tani di kawasan Siosar yang dimulai sejak Senin merupakan tindak lanjut dari proses pemenuhan hak masyarakat pengungsi yang berasal dari tiga desa dan satu dusun.

Ia menerangkan, sebelum pekerjaan dilakukan, Bupati Karo telah menyurati enam kepala desa. Melalui surat tersebut, para kepala desa diminta menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat yang selama ini menggarap lahan agar meninggalkan kawasan yang telah ditetapkan untuk kepentingan relokasi.

Dengan demikian, menurutnya, pemerintah tidak serta-merta melakukan pembersihan lahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

“Jadi bukan serta-merta langsung melakukan pembersihan lahan tanpa ada pemberitahuan,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyediaan lahan usaha tani merupakan bagian penting dari keseluruhan program relokasi. Sebab, selama ini pemerintah telah menyiapkan rumah bagi masyarakat pengungsi, tetapi lahan usaha tani yang seharusnya menjadi penopang mata pencaharian mereka belum sepenuhnya diselesaikan.

Terkait dasar hukum kepemilikan dan peruntukan lahan, Bagian Hukum Setdakab Karo menegaskan bahwa kawasan seluas 480,11 hektare tersebut diperoleh melalui proses tukar-menukar kawasan hutan dengan Kementerian Kehutanan pada 2017.

Dalam SK Nomor 547 Tahun 2017 memang terdapat ketentuan agar pemerintah menindaklanjuti pengurusan administrasi pertanahan atau dokumen lanjutan terkait kawasan tersebut. Namun, Bagian Hukum menjelaskan bahwa kewajiban pengurusan administrasi lanjutan itu tidak serta-merta berarti penetapan peruntukan lahan melalui SK tersebut menjadi tidak berlaku.

Ia juga menegaskan bahwa objek yang digugat dalam persoalan hukum terkait kawasan tersebut bukanlah SK Nomor 547 Tahun 2017.

Dengan dasar tersebut, Pemkab Karo berpandangan bahwa penyiapan lahan usaha tani memiliki landasan kebijakan yang jelas dan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menuntaskan program relokasi pengungsi Sinabung.

Penyediaan lahan usaha tani ini memiliki arti penting bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung. Relokasi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan tempat tinggal yang aman, tetapi juga harus mampu memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal serta sumber penghidupan akibat bencana.

Setelah rumah relokasi disediakan, keberadaan lahan produktif menjadi kebutuhan mendasar agar para pengungsi dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian sebagai mata pencaharian utama.(karodaily/nanang).