Bupati Karo Ikuti Rakor Pemutakhiran Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Bersama Menko PMK

KARODAILY.id, Jakarta – Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr.dr. Antonius Ginting,Sp.OG,M.Kes hadiri Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Flores Timur serta Pemutakhiran Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P), di Ruang Rapat Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (21/8/2025).

Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan diikuti oleh sejumlah pejabat diantaranya Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan bupati/wali kota terdampak bencana.

Menko PMK Pratikno pada Rakor tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pasca bencana di 11 daerah yang memiliki riwayat bencana parah.

Lebih lanjut, Menko PMK mengingatkan bahwa sebagian besar daerah tersebut masih menghadapi pemulihan pasca bencana, sementara dokumen R3P yang berlaku 3 tahun telah habis masa berlakunya.

“Kita sepakat ini perlu ditindaklanjuti agar penanganan pasca bencana di 11 daerah ini bisa segera tuntas semaksimal mungkin, sebisa mungkin dengan segala keterbatasan yang ada,” ujar Pratikno.

Lebih lanjut Pratikno mengatakan, BNPB bersama Kemenkeu akan melakukan verifikasi lapangan, termasuk scoring kebutuhan, untuk menentukan besaran bantuan hibah bagi masing-masing daerah. Mekanisme pendanaan akan dilakukan melalui hibah ke daerah dan dimungkinkan di top-up melalui program sektoral kementerian teknis.

“Walaupun bencananya telah lama, tetapi penyelesaian perumahan, infrastruktur, akses pendidikan, kesejahteraan, dan mata pencaharian masyarakat harus tetap kita pikirkan,” tegasnya.

Kepala BNPB Suharyanto menambahkan, bencana di 11 daerah tersebut sangat besar sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi belum sepenuhnya selesai.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB mencontohkan bencana erupsi Gunung Sinabung yang memaksa ribuan warga direlokasi, namun masih menyisakan kebutuhan infrastruktur tambahan.

Dalam kaitan ini, Kepala BNPB lebih jauh menyampaikan bahwa Bupati Karo meminta dukungan atas persoalan yang belum tuntas tersebut.

“Ini sudah lewat 3 tahun, tapi masih ada hal yang belum tuntas. Makanya mereka mengajukan dukungan. Supaya punya payung hukum, dan kekurangan akan didukung melalui kemenkeu yang akan memberikan hibah,” ungkap Kepala BNPB.(karodaily/nanang).