KARODAILY.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tidak pernah melarang agenda nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Yusril mencermati adanya sejumlah upaya pembubaran agenda nonton film dokumenter besutan WatchDoc itu di sejumlah lokasi.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” kata Yusril lewat keterangan tertulis, Kamis (14/052026) sebagaimana dilansir tempo.co.
Menurut Yusril, beberapa pelarangan nonton bareng di kampus disebabkan persoalan administratif. Dia mengklaim, nonton bareng tetap berjalan lancar tanpa ada gangguan di banyak tempat.
Yusril mengatakan pemerintah dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut. Pemerintah, kata dia, menjamin kebebasan berekspresi masyarakat, termasuk melalui film. “Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” kata Yusril.
Kegiatan nobar dan diskusi film Pesta Babi baru-baru ini dibubarkan paksa oleh pihak kampus. Kampus yang dimaksud antara lain Universitas Islam Negeri Mataram, Universitas Mandalika, dan Universitas Mataram.
Di Universitas Mataram misalnya, kegiatan dibubarkan sebelum film Pesta Babi diputar oleh panitia. Wakil Rektor III Universitas Mataram Sujita mengatakan, pemutaran film tidak diizinkan tanpa alasan apapun. Ia mengaku telah menonton film tersebut dan menyimpulkan jika isi film tidak pantas dipertontonkan di lingkungan kampus.
Sebab, isinya dinilai mendiskreditkan pemerintah. Karena itu, berdasarkan keputusan bersama, Universitas Mataram menolak pemutaran film Pesta Babi demi alasan menjaga kondusifitas kampus. “Film ini kurang baik untuk ditonton, lebih baik nonton bareng sepak bola,” kata Sujita di Universitas Mataram, 7 Mei 2026.
Dandhy Laksono sebagai sutradara film itu menilai dalih menjaga kondusivitas semakin memperlihatkan paradoks yang dilakukan kampus. Ia mengingatkan, kampus adalah tempat yang paling kondusif untuk membahas maupun mendiskusikan pelbagai hal yang dianggap tak cocok dibicarakan di ruang umum.
Apalagi, dia mengklaim, film Pesta Babi sebelumnya juga telah ditonton oleh anak-anak SMP, SMA, maupun pondok pesantren. “Ini sangat aneh ketika kemudian justru di luar kampuslah film ini malah dianggap kondusif,” ujar Dandhy.
Selain pihak kampus, prajurit Komando Distrik Militer (Kodim) 1501/Ternate juga membubarkan paksa kegiatan nobar dan diskusi film Pesta Babi di Ternate.
Film dokumenter Pesta Babi menggambarkan dampak ekspansi lahan dan industri terhadap hilangnya hutan adat, pangan tradisional, serta kedaulatan warga lokal di Papua. Film berdurasi sekitar 90 menit ini menyoroti perjuangan masyarakat adat di Papua seperti di Merauke, Boven Digoel, maupun Mappi dalam melawan ekspansi proyek strategis nasional (PSN).(karodaily).
