KARODAILY.id, Jakarta – Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Karo memperkuat akses masyarakat terhadap layanan dan pembiayaan keuangan formal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dan dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, jajaran pemerintah pusat dan daerah, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Keberadaan tim tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Presiden menekankan bahwa akses keuangan harus semakin inklusif dan produktif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembiayaan tidak hanya perlu menjangkau pelaku usaha berskala besar, tetapi juga kelompok produktif di tingkat akar rumput, seperti petani, nelayan, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Perluasan akses pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Dengan dukungan layanan keuangan formal yang mudah dijangkau, pelaku usaha juga diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usahanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan target penyaluran kredit sebesar Rp400 triliun pada 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat pembiayaan masyarakat, mendorong pengembangan usaha, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Menindaklanjuti arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo melalui TPAKD berkomitmen memperkuat koordinasi dengan OJK, perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memperluas akses pembiayaan produktif di daerah.
Fokus utama diarahkan pada sektor pertanian dan UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian Kabupaten Karo. Sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian dan perdagangan, kemudahan akses pembiayaan diharapkan dapat membantu petani memenuhi kebutuhan modal usaha, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pengembangan usaha masyarakat.
Di sisi lain, perluasan akses keuangan bagi UMKM diharapkan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan skala bisnis, memperkuat permodalan, dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Melalui penguatan peran TPAKD, Pemkab Karo berharap semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan formal secara tepat sesuai kebutuhan usaha. Sinergi pemerintah daerah dengan sektor jasa keuangan juga diharapkan mampu memperluas jangkauan pembiayaan hingga ke masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber modal.
Partisipasi Bupati Karo dalam Rakornas TPAKD 2026 menjadi momentum untuk menyelaraskan program percepatan akses keuangan daerah dengan kebijakan nasional. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penguatan usaha produktif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo.(karodaily/rill).
