Pemkab Karo Dorong Percepatan Infrastruktur, Ajukan Sejumlah Proyek Strategis ke Pemerintah Pusat
KARODAILY.id, Kabanjahe – Pemerintah Kabupaten Karo menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Usulan Infrastruktur secara daring pada Selasa (14/04/2026) dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan serta mengatasi kendala konektivitas antarwilayah.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, didampingi Wakil Bupati Komando Tarigan, SP, Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM, serta jajaran kepala OPD terkait, seperti Bappedalitbang, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, dan Dinas Pertanahan.
Dari pemerintah pusat, turut hadir Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah bersama perwakilan kementerian teknis, antara lain Kementerian PUPR, BBPJN Sumatera Utara, BWS II Sumut, Kementerian Perhubungan, Kementerian PKP, serta Kementerian ATR/BPN.
Dalam paparannya, Bupati Karo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak guna membuka akses wilayah dan mengoptimalkan potensi daerah.
“Pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Karo. Kita memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata, namun tantangan utama kita adalah konektivitas,” ujar Antonius Ginting.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar berbagai rencana strategis tersebut dapat direalisasikan dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
“Dengan dukungan Pemerintah Pusat, kami berharap rencana ini dapat direalisasikan demi menggerakkan ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Dalam forum tersebut, Pemkab Karo mengajukan sejumlah usulan prioritas. Pada sektor konektivitas jalan, diusulkan pembangunan jalan alternatif Simpang Tuntungan–Sembaikan–Berastagi, peningkatan ruas Sp. 3 Delitua–Rumah Liang–Serdang–Sp. Sinaman, rencana pembangunan Jalan Tol Medan–Karo, serta pelebaran ruas Tugu Kol–Sp. Ujung Aji.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan jalan desa Kutabuluh–Mburidi melalui Program Inpres untuk memperlancar distribusi logistik dan membuka akses wilayah terpencil.
Di sektor transportasi dan pariwisata, Pemkab Karo mendorong peningkatan Dermaga Tongging guna mendukung konektivitas penyeberangan ke wilayah Samosir, sekaligus memperkuat daya tarik wisata kawasan Danau Toba.
Sementara itu, pada sektor sosial dan ketahanan pangan, diusulkan pembangunan hunian tetap bagi korban erupsi Gunung Sinabung serta perbaikan jaringan irigasi, termasuk di kawasan Paya Lah-lah.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, pihak pemerintah pusat memberikan sejumlah catatan strategis sebagai langkah tindak lanjut. Usulan pembangunan jalan daerah diarahkan untuk diajukan melalui mekanisme Program Inpres Jalan.
“Terkait usulan jalan daerah dan jalur alternatif, kami mendorong agar segera dimasukkan dalam skema Program Inpres Jalan agar dapat diproses lebih lanjut,” ujar salah satu perwakilan pemerintah pusat dalam rapat tersebut.
Untuk rencana pembangunan Jalan Tol Medan–Karo, akan dilakukan pembahasan lanjutan bersama pihak pengelola jalan tol terkait aspek kelayakan teknis dan skema investasi.
Sementara itu, penanganan irigasi Paya Lah-lah akan dikoordinasikan lintas sektor antara Balai Wilayah Sungai dan Kementerian Kehutanan.
Pemerintah pusat juga menyatakan dukungan terhadap penanganan hunian tetap bagi korban Sinabung.Sebanyak 153 unit rumah bagi korban bencana Sinabung akan diupayakan penanganannya melalui Kementerian PKP.
Adapun rencana pembangunan Dermaga Tongging akan diawali dengan penyusunan studi kelayakan (Feasibility Study/FS) dan perencanaan teknis rinci (Detail Engineering Design/DED) oleh Kementerian Perhubungan.
Rapat Monev ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga berbagai usulan strategis tersebut dapat segera memasuki tahap implementasi fisik pada tahun anggaran mendatang.(karodaily/nanang).
