KARODAILY.id, Kabanjahe – Pemerintah Kabupaten Karo memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui koordinasi lintas sektor, mulai dari pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan, penguatan distribusi hasil pertanian, hingga pelaksanaan pasar murah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Karo yang digelar di Ruang Rapat Tampak Sebayang, Lantai II Kantor Bupati Karo, Rabu (28/10/2026).
Di bawah kepemimpinan Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., pemerintah daerah berupaya memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga, sekaligus menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan bagi masyarakat.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M. Dalam pertemuan tersebut, berbagai langkah strategis dibahas bersama dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo, Perum Bulog, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, serta Dinas Pertanian Kabupaten Karo.
Sekdakab Karo menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam mengantisipasi gejolak harga pangan. Pengendalian inflasi, menurut rumusan pesan yang perlu dikonfirmasi kepada beliau, tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, distributor, hingga kelompok tani.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Kita perlu memastikan ketersediaan pasokan pangan, menjaga kelancaran distribusi, serta melakukan pemantauan harga secara rutin. Dengan koordinasi yang baik, potensi kenaikan harga dapat diantisipasi lebih awal sehingga daya beli dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga,” demikian draf kutipan Sekdakab Karo yang perlu mendapat konfirmasi sebelum dipublikasikan.
Dalam rapat tersebut, TPID Kabupaten Karo menekankan penerapan prinsip 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Keempat aspek ini menjadi landasan dalam menyusun langkah pengendalian inflasi yang terarah sesuai dengan kondisi di lapangan.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah pemutakhiran data produksi dan kebutuhan bahan pangan. Data yang akurat diperlukan untuk mengetahui keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah antisipasi apabila terjadi kekurangan komoditas atau gejolak harga di pasar.
Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, Kabupaten Karo juga mendorong penguatan kerja sama dengan distributor dan kelompok tani. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan penyaluran hasil pertanian, memperlancar distribusi dari produsen ke konsumen, serta menjaga kesinambungan pasokan komoditas pangan.
Selain itu, pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) akan terus didorong secara berkala. Program ini menjadi salah satu upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, terutama ketika terjadi kenaikan harga komoditas tertentu.
TPID juga menyoroti pentingnya pengaturan pola tanam secara terstruktur agar produksi pertanian dapat berlangsung lebih terencana dan kesinambungan pasokan tetap terjaga. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mengantisipasi ketidakseimbangan pasokan yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran.
Pengawasan terhadap harga dan ketersediaan bahan pangan turut diperkuat melalui inspeksi mendadak (sidak), pemantauan rutin, serta evaluasi terhadap komoditas pangan strategis. Pengawasan juga diarahkan pada barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya guna mengantisipasi gangguan distribusi maupun praktik perdagangan yang dapat merugikan masyarakat.
Strategi lainnya adalah memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik melalui skema Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B). Kerja sama ini diharapkan dapat membuka akses pasokan dari daerah penghasil ke daerah yang membutuhkan, sehingga ketersediaan komoditas pangan tetap terjaga dan distribusi berjalan lebih lancar.
TPID turut mendorong peningkatan produksi komoditas pangan strategis serta penambahan Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan. Intensitas koordinasi juga akan ditingkatkan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), periode yang memerlukan perhatian khusus karena berpotensi diikuti peningkatan permintaan terhadap sejumlah kebutuhan pokok.
Koordinasi menjelang HBKN dinilai penting agar pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat melakukan langkah antisipasi lebih awal, baik melalui pemantauan harga, pengamanan pasokan, maupun penguatan distribusi. Dengan demikian, potensi gejolak harga diharapkan dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum berdampak lebih luas terhadap masyarakat.
Melalui HLM TPID tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada pemantauan harga, tetapi juga membutuhkan dukungan produksi pertanian, distribusi yang efisien, ketersediaan stok, serta koordinasi berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha.
Stabilitas harga pangan memiliki arti penting bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kemampuan rumah tangga mengelola pengeluaran. Oleh karena itu, berbagai langkah yang dibahas dalam rapat tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung kesejahteraan warga Kabupaten Karo.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Letda CKM Juana Kaban, A.Md.Kep., Danton Kes. 125; Ipda Martan Sitepu, Kanit Tipideksus Polres Karo; Anderiasta Tarigan, A.P., M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Dr. Drs. Eddi Surianta, M.Pd., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Tutut Tiana, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara; M. Aqshal Azdkia, Koordinator Distribusi Beras Perum Bulog Kantor Cabang Karo; Oliver Bobby R. Simarmata, SST., M.Si., Kepala BPS Kabupaten Karo; serta perwakilan perangkat daerah terkait lainnya.(karodaily/nanang).
