Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Unjuk rasa mahasiswa tersebut untuk menuntut perbaikan tata kelola perekonomian nasional. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/bar
KARODAILY.id, Jakarta – Mahasiswa dari sejumlah badan eksekutif mahasiswa (BEM) di Jabodetabek membawa lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di kawasan jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (12/06/2026) hari ini.
Dilansir CNN Indonesia, aksi semula direncanakan digelar di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Namun, polisi melakukan blokade dan melarang pemilihan tempat itu sebagai titik konsentrasi demo.
Pencegatan sempat dilakukan terhadap bus rombongan dengan mengalihkan mereka ke depan kompleks parlemen. Namun, mahasiswa yang tetap ngotot akhirnya melakukan long march.
Kepala Bagian Perencanaan (Kabag Ren) Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Adri Desas Furyanto bahkan mempersilakan dirinya ditabrak jika mahasiswa tetap ngotot ke Bundaran HI.
“Kalau memaksakan kehendak, silakan tabrak kami. Kalau kalian ke titik sini, tidak akan dihalangi,” katanya.
“Masalahnya aspirasi dan tuntutan kami enggak ke DPR saja,” balas perwakilan mahasiswa.
“Kenapa tidak bapak-bapak ini saja ke Bundaran HI,” imbuhnya.
“Bundaran HI itu jantung jalannya masyarakat, jantungnya perekonomian, central of gravity-nya Indonesia. Kalian nyetop disitu, selesai semua, Dek,” jawab Adri.
Hingga sekitar pukul 16.30 WIB, aksi masih terus berlangsung dan terkonsentrasi di kawasan Dukung Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Polisi masih melakukan blokade agar massa tak berkumpul di Bundaran HI karena dinilai akan mengganggu aktivitas masyarakat.
Massa mahasiswa yang didominasi BEM se-UI dalam aksinya menyoroti sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian belakangan. Mulai dari pelemahan rupiah, APBN, kenaikan BBM, hingga MBG.
Berikut daftar lengkap tuntutan mahasiswa:
1. Stop pemborosan APBN
2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
3. Hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
4. Hentikan militerisme di ranah sipil
5. Menuntut Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah.(karodailly).