KARODAILY.id, Medan – Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. Dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (17/9/2026).
Rakor tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah daerah bersama sejumlah lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam kegiatan itu, Bupati Karo hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Tarigan, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., Inspektur Kabupaten Karo Sodes Sembiring, SE., M.Si., serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Karo Sri Harmonista Br Kaban, ST., M.Eng.
Turut mendampingi, Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Indra Tarigan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Edward Pontianus Sinulingga, ST., Sekretaris Bappedalitbang Evanlit Sembiring, serta Sekretaris DPRD Kabupaten Karo Eva Angela S., S.S., M.M.
Salah satu agenda penting dalam rakor tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Komitmen ini diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta memiliki sistem pengawasan yang berjalan secara efektif.
Bupati Karo bersama Ketua DPRD Kabupaten Karo turut membubuhkan tanda tangan dalam komitmen bersama tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Karo.
Pembahasan dalam rakor mencakup sejumlah aspek strategis, antara lain penguatan integritas kepala daerah, pengendalian intern dan manajemen risiko, pencegahan korupsi berbasis pemetaan risiko, tata kelola keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, hingga optimalisasi fungsi pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Forum tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Penguatan tata kelola tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, hingga pemberian pelayanan publik.
Melalui keikutsertaan dalam rakor dan penandatanganan komitmen bersama, Pemkab Karo bersama DPRD Kabupaten Karo menunjukkan pentingnya sinergi antara unsur eksekutif dan legislatif dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi dapat diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, sehingga memberikan kepastian terhadap pengelolaan pemerintahan yang akuntabel serta pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Karo.(karodaily/rill)
