KARODAILY.id, Medan – Pemerintah Kabupaten Karo kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Karo berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata konsistensi Pemerintah Kabupaten Karo dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Lebih membanggakan lagi, opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah itu berhasil diraih Kabupaten Karo selama tujuh kali berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan pada Kamis (29/5/2026). Acara tersebut dihadiri oleh para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta jajaran pemerintah daerah se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., mendapat kehormatan untuk menyampaikan sambutan mewakili kepala daerah yang hadir. Dalam pidatonya, ia menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh tim pemeriksa yang telah menjalankan tugas pemeriksaan secara profesional, objektif, dan independen.
Menurut Bupati Karo, keberhasilan mempertahankan Opini WTP tidak terlepas dari kerja keras seluruh perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Capaian Opini WTP yang ketujuh kalinya ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat pengawasan internal demi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat Karo,” ujar Bupati Karo.
Ia menambahkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bupati Karo juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI akan segera ditindaklanjuti secara serius oleh organisasi perangkat daerah terkait. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas, efektivitas penggunaan anggaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Setiap rekomendasi yang diberikan BPK merupakan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.
Keberhasilan mempertahankan Opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut juga menunjukkan semakin kuatnya budaya kerja yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Capaian tersebut menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Karo untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan publik dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Turut mendampingi Bupati Karo dalam acara penyerahan LHP tersebut, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Karo Sri Harmonista Br. Kaban, S.T., M.Eng., Inspektur Daerah Kabupaten Karo Sodes Sembiring, S.E., M.Si., Sekretaris DPRD Kabupaten Karo Eva Angela S., S.S., M.M., serta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Karo lainnya.
Dengan raihan Opini WTP ketujuh kali berturut-turut ini, Pemerintah Kabupaten Karo menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengawasan, serta menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo.(karodaily/nanang).
